Pemkot Pangkalpinang Evaluasi Lemahnya Koordinasi Pelaksanaan MBG
Pemkot Pangkalpinang Evaluasi Lemahnya Koordinasi Pelaksanaan MBG
PANGKALPINANG, TIMELINES.ID — Pemerintah Kota Pangkalpinang menyoroti lemahnya koordinasi serta belum optimalnya standar kualitas dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Isu ini mencuat dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan MBG di Balai Betason Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Kamis (16/4/2026).
Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Dessy Ayutrisna, yang menyampaikan arahan Wali Kota, menegaskan bahwa tujuan utama MBG adalah meningkatkan gizi anak-anak sebagai fondasi penguatan sumber daya manusia dan penggerak ekonomi lokal. Namun, dalam beberapa bulan pelaksanaan, masih ditemukan berbagai kendala yang menunjukkan belum terbangunnya koordinasi yang solid antar pihak terkait.
“Seharusnya kita duduk bersama di forum diskusi dan meja rapat untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Jangan sampai program ini berjalan tanpa arah koordinasi yang jelas,” ujarnya.
Dessy juga mengungkapkan masih adanya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum memenuhi standar, baik dari segi kelayakan rasa, kemasan (packaging), maupun Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Selain itu, ditemukan pula pelaku yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) serta sistem pengelolaan limbah yang belum memadai, baik limbah air maupun sampah.
Dessy menekankan pentingnya pengelolaan limbah yang baik agar program MBG tidak menimbulkan persoalan lingkungan baru. Ia juga mengingatkan agar kualitas makanan tetap terjaga untuk menghindari risiko seperti keracunan makanan di masyarakat.
“Pemkot tidak mencampuri urusan dapur, tetapi kami bertugas mengontrol agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Data supplier juga harus lengkap dan disampaikan ke Satgas MBG sebagai langkah antisipasi,” katanya.
Wawako pun mengapresiasi langkah cepat tim di lapangan dalam melakukan monitoring dan penanganan berbagai temuan. Ke depan, dia menegaskan, koordinasi lintas sektor diharapkan semakin diperkuat agar pelaksanaan MBG dapat berjalan optimal, memenuhi standar, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Sementara itu, Kepala Regional SPPG Bangka Belitung, Nyayu Rahmadini, memberikan klarifikasi terkait pelaksanaan MBG di lapangan. Ia menjelaskan bahwa saat ini terdapat 19 SPPG yang telah operasional, dengan 18 unit aktif dan satu unit masih dalam tahap persiapan. Secara keseluruhan, jumlah tersebut akan bertambah menjadi 38 SPPG sesuai target jika seluruhnya telah siap beroperasi.