Eddy mengatakan sebelum dokumen resmi tersebut diserahkan kepada Gubernur, seluruh fraksi yang ada di DPRD terlebih dahulu menyampaikan pendapat akhir masing-masing sebagai bagian dari upaya pengawalan terhadap kinerja yang telah dan akan dilaksanakan oleh pemerintah provinsi (Pemprov) Babel.

“Semua poin yang tercantum dalam keputusan resmi DPRD diharapkan dapat jadi acuan utama gubernur beserta seluruh jajarannya dalam memperbaiki berbagai kekurangan yang ditemukan dan dievaluasi dari pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran sebelumnya,” terang Eddy.

Menurutnya rekomendasi ini lahir dari proses pengkajian yang komprehensif dengan melibatkan kerja sama antara komisi-komisi di DPRD dan perangkat daerah terkait dalam menelusuri serta meninjau setiap aspek penggunaan anggaran serta pelaksanaan program pembangunan sepanjang tahun 2025.

Baca Juga  Toni Mukti Sebarluaskan Perda Pengembangan Ekonomi Kreatif di Simpang Rimba

“Dokumen yang dihasilkan bukan sekadar kewajiban administrasi tahunan, melainkan menjadi pedoman penting bagi perbaikan dan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan di masa yang akan datang,” tutup Eddy.*