Menurutnya, pemerintah daerah perlu mencari sumber-sumber PAD baru tanpa menambah beban masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah.

Batianus juga menyinggung kondisi daerah penghasil tambang seperti Bangka Tengah, yang kewenangan pengelolaan dan pendapatannya lebih banyak ditarik ke pemerintah pusat.

“Kita daerah penambangan, tapi hasilnya banyak ke pusat. Ini perlu dicarikan solusi agar daerah juga mendapatkan manfaat yang lebih optimal,” tegasnya.

Di sisi lain, ia menilai perlu adanya dialog yang lebih intens antara pemerintah pusat dan daerah, terutama terkait kebijakan pengurangan transfer daerah agar tidak berdampak pada pembangunan dan pelayanan publik.

“Ini perlu didiskusikan bersama pemerintah pusat, supaya daerah tetap mampu menjalankan pembangunan dan pembiayaan secara optimal,” pungkasnya. (**)

Baca Juga  Batianus Minta PPPK Tak Dirumahkan meski Ada Batas Belanja Pegawai