“Kami juga mendorong penyediaan ruang rawat inap VIP di RSUD dan meminta OPD terkait melakukan intervensi dini bagi keluarga berisiko stunting untuk menekan angka prevalensi di Bangka Barat,” tambahnya.

Terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD), DPRD menilai realisasi target belum maksimal. Edi Arif menekankan agar BP2RD lebih proaktif menggali potensi pendapatan baru dan memaksimalkan wajib pajak dari sektor perusahaan melalui sistem berbasis online.

Selain itu, percepatan pemanfaatan Pelabuhan Tanjung Ular serta pelimpahan status Sport Center dan Stadion ke OPD terkait diharapkan mampu mendongkrak PAD.Di sisi ketertiban dan infrastruktur, Satpol PP diminta lebih humanis namun tegas dalam menegakkan Perda di titik rawan.

Baca Juga  Renggut Nyawa, Camat Tempilang Sebut Kondisi Dermaga Tanjung Niur Memprihatinkan

Sementara itu, Dinas PUPR diminta memprioritaskan pembangunan jalan kabupaten, dan Dinas Kominfo didesak menuntaskan masalah blankspot jaringan provider di sejumlah wilayah.

“Rekomendasi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari mitigasi bencana oleh BPBD, penerapan meritokrasi di BKPSDMD, hingga masalah darurat sampah yang harus segera diatasi oleh Dinas Lingkungan Hidup melalui penentuan lokasi TPA baru,” jelas Eddy.

DPRD Bangka Barat berharap Bupati dan seluruh jajaran Kepala OPD dapat segera mengimplementasikan rekomendasi ini sebagai acuan perbaikan pembangunan daerah ke depan agar lebih tepat sasaran dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.