Bupati Riza Perjuangkan Pemanfaatan Tata Ruang Basel untuk Kepentingan Ekonomi Masyarakat
Ia menambahkan, pemerintah daerah bersama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sepakat untuk memperjuangkan aspirasi tersebut ke pemerintah pusat dengan membawa data-data yang lebih aktual dan komprehensif guna memperkuat usulan daerah.
Selain membahas tata ruang dan wilayah pertambangan, dalam kesempatan tersebut Bupati Riza juga menyampaikan harapannya kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung terkait dampak kenaikan harga BBM terhadap sektor pendidikan.
Bupati Riza menilai, kenaikan harga BBM saat ini turut berdampak terhadap aktivitas pendidikan masyarakat, khususnya para pelajar yang membutuhkan transportasi untuk bersekolah. Ia berharap adanya kebijakan khusus yang dapat memberikan kemudahan bagi dunia pendidikan agar tetap memperoleh akses BBM bersubsidi.
“Kami meminta kepada Pak Gubernur untuk menyampaikan ke pusat, salah satu kepentingan kita bagaimana dunia pendidikan tidak terganggu dengan adanya kenaikan BBM. Kami berharap ada kebijakan yang bisa memberikan kemudahan, sehingga untuk keperluan bersekolah tetap dapat menggunakan BBM bersubsidi,” ungkapnya.
Menurutnya, aspirasi tersebut lahir dari berbagai masukan dan keluhan masyarakat yang diterima pemerintah daerah, tidak hanya di Kabupaten Bangka Selatan tetapi juga hampir di seluruh wilayah Bangka Belitung.
“Semoga aspirasi ini dapat tersampaikan, karena banyak sekali keluhan yang kami terima, bukan hanya di Bangka Selatan tetapi juga sudah dirasakan masyarakat se-Babel,” tambahnya.
Di akhir keterangannya, Bupati Riza kembali menegaskan pentingnya penguatan kebijakan satu peta yang berpihak pada kepentingan ekonomi dan sosial masyarakat, sehingga seluruh kebijakan pembangunan dapat berjalan lebih terarah, terintegrasi, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Melalui rakor ini, Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan berharap sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dapat terus diperkuat guna mewujudkan tata kelola ruang, pertambangan, dan pembangunan daerah yang lebih tertib, berkeadilan, serta berpihak pada kepentingan masyarakat.