Alergi Kritik dan Ambisi Ekonomi Prabowo: Menuju Indonesia Emas atau Jurang Krisis?
Alergi Kritik dan Ambisi Ekonomi Prabowo: Menuju Indonesia Emas atau Jurang Krisis?
Oleh: Sobirin Malian — Dosen FH UAD
Laporan utama majalah Inggris The Economist melempar kerikil tajam ke kolam politik Jakarta melalui ulasan bertajuk “Indonesia’s president is jeopardising the economy and democracy” [1]. Media berpengaruh tersebut memberikan vonis yang meresahkan: pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai terlalu boros (spendthrift) sekaligus mengarah pada kepemimpinan komando yang otoriter (authoritarian). Bagi sebagian pihak, kritik ini mungkin terdengar seperti pola usang media Barat yang gemar menggurui. Namun, jika kita menengok kondisi riil di dalam negeri, alarm dari London ini justru terasa seperti cermin yang memantulkan realitas kita hari ini.
Narasi di Atas Kertas vs Realitas Lapangan
Di atas kertas, pemerintah memang memiliki argumen kuat yang didukung oleh angka. Sepanjang kuartal pertama tahun ini, ekonomi Indonesia mencatatkan performa impresif dengan tumbuh 5,61% (YoY). Di tengah lanskap global yang penuh ketidakpastian, angka ini adalah bukti bahwa fondasi domestik kita masih kokoh.
Pemerintah juga berkepentingan melihat bahwa program-program raksasa seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) bukanlah pemborosan. Kebijakan ini diklaim sebagai investasi kemanusiaan jangka panjang untuk memutus rantai stunting dan kemiskinan ekstrem di akar rumput.
Kritik Adalah Gizi, Bukan Musuh Negara
Namun, pertumbuhan yang tinggi hari ini bisa menjadi sangat rapuh jika pilar pengawalnya keropos. Di dalam negeri, kita menyaksikan kecenderungan yang mengkhawatirkan: pemerintah seolah menunjukkan sikap “alergi” terhadap kritik. Suara-suara sumbang dari masyarakat sipil, akademisi, hingga pers sering kali direspons dengan resistensi, alih-alih dirangkul sebagai bahan evaluasi.
Padahal, dalam sebuah sistem kelola negara yang sehat, kritik bukanlah serangan personal atau upaya delegitimasi. Kritik adalah gizi bagi demokrasi. Ia adalah vitamin yang menjaga agar kontrol terhadap kekuasaan tetap terjaga dan mencegah pembuat kebijakan tergelincir ke dalam lubang absolutisme.
Penegakan Hukum Objektif sebagai Prasyarat Investasi