Penulis: Nanda Pratama F.M.

Demokrasi seharusnya menjadi sistem yang memberikan ruang bagi seluruh rakyat untuk menentukan arah bangsa. Dalam teori, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk bersuara, memilih pemimpin, dan ikut mengawasi jalannya pemerintahan.

Demokrasi didirikan atas prinsip kedaulatan rakyat, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan masyarakat luas, bukan segelintir orang. Namun, kenyataan yang dirasakan sebagian masyarakat saat ini justru berbeda. Banyak yang mulai beranggapan bahwa demokrasi di Indonesia perlahan hanya menjadi milik kelompok elite, berubah menjadi panggung politik yang jauh dari jangkauan dan kepentingan rakyat banyak.

Pandangan tersebut muncul karena kekuasaan politik sering terlihat berputar di lingkaran yang sama, seolah membentuk lingkaran tertutup yang sulit ditembus orang luar. Nama-nama besar, keluarga politik yang sudah mapan, pemilik modal besar, dan kelompok berpengaruh lebih mudah mendapatkan akses kekuasaan, kedudukan strategis, serta pengaruh kebijakan dibanding masyarakat biasa.

Baca Juga  Membangun Citra Bahari Melalui Aset Terumbu Karang di Pulau Kelapan

Politik dinilai telah menjadi warisan keluarga atau komoditas bisnis, di mana posisi strategis sering kali diisi oleh orang-orang yang memiliki koneksi kekuasaan, bukan mereka yang memiliki rekam jejak atau kemampuan mumpuni. Sementara rakyat kecil hanya menjadi penonton yang hadir setiap musim pemilu untuk memberikan suara, lalu kembali dilupakan setelah proses politik selesai. Harapan yang dibangun saat kampanye sering kali hanya menjadi janji manis yang menguap begitu kotak suara ditutup.

Selain itu, biaya politik yang tinggi membuat tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk maju dalam dunia politik. Menjadi calon pemimpin, baik di tingkat daerah maupun nasional, kini memerlukan modal yang sangat besar, mulai dari biaya pendaftaran, kampanye, hingga operasional tim pemenangan. Seseorang yang memiliki kemampuan, integritas, dan gagasan baik belum tentu bisa bersaing jika tidak memiliki dukungan finansial atau koneksi kekuasaan yang kuat.

Baca Juga  Bawaslu Prediksi Puncak Hoaks Pemilu 2024 Terjadi pada Februari 2024

Akibatnya, demokrasi yang seharusnya terbuka dan egaliter justru terasa eksklusif dan sulit dijangkau oleh rakyat biasa. Hal ini menciptakan jurang pemisah antara penguasa dan yang dikuasai, di mana kebijakan yang dihasilkan pun sering kali lebih menguntungkan kelompok yang mendanai politik tersebut, daripada kesejahteraan masyarakat luas.