“Yang seharusnya dipanggil dan dimintai penjelasan adalah perusahaan-perusahaan sawit yang membeli TBS petani. Sebab perusahaanlah yang memiliki kendali terhadap standar pembelian, potongan kualitas, hingga penetapan harga di lapangan. Jika harga sawit jatuh drastis, publik berhak mengetahui apa penyebabnya: apakah karena permainan pasar, kebijakan internal perusahaan, penurunan permintaan, atau faktor lain yang selama ini tidak transparan kepada petani,” ujar Gio.

Petani hari ini berada di posisi paling lemah. Mereka hanya menjual hasil panen untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ketika harga turun, petani menjadi korban pertama yang menanggung dampaknya. Sangat tidak adil jika organisasi petani justru dijadikan fokus utama, sementara perusahaan sebagai pelaku inti dalam tata niaga sawit tidak dipanggil secara terbuka.

Baca Juga  Jelang Natal dan Tahun Baru 2022, Ridwan Djamaluddin Pantau Ketersedian Bahan Pokok di Babel

Gio menyebut, pemerintah daerah harus menunjukkan keberpihakan yang jelas kepada rakyat, khususnya petani kecil. Penyelesaian masalah sawit tidak boleh hanya bersifat simbolis atau formalitas semata. Jika pemerintah benar-benar ingin mencari solusi, maka perusahaan sawit harus duduk bersama pemerintah, petani, dan masyarakat untuk membuka data pembelian serta menjelaskan penyebab anjloknya harga TBS.

Jangan sampai langkah pemanggilan Apkasindo justru menimbulkan kesan bahwa petani dijadikan objek kesalahan, padahal mereka adalah pihak yang paling dirugikan dalam kondisi ini. Pemerintah harus tepat sasaran dalam mengambil kebijakan dan keberanian untuk menegur perusahaan sawit jauh lebih penting daripada sekadar memanggil organisasi petani.