Digitalisasi dan Modernisasi Peradilan Agama: Upaya Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan
Oleh: Diky Setiawan – Mahasiswa Universitas Bangka Belitung
Peradilan agama merupakan salah satu pilar penting dalam sistem peradilan di Indonesia yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu bagi masyarakat muslim. Dalam perkembangannya, peradilan agama tidak lagi dipandang sebagai lembaga yang hanya menyelesaikan perkara perceraian, melainkan juga memiliki cakupan kewenangan yang lebih luas, seperti perkara waris, hibah, wasiat, ekonomi syariah, wakaf, hingga sengketa keluarga lainnya. Seiring berkembangnya teknologi dan kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis, muncul pertanyaan mengenai bagaimana peradilan agama dapat tetap relevan serta mampu memberikan pelayanan hukum yang efektif kepada masyarakat modern.
Salah satu isu yang menarik untuk dibahas dalam mata kuliah peradilan agama adalah digitalisasi sistem peradilan agama. Perubahan sistem pelayanan dari yang sebelumnya bersifat konvensional menuju pelayanan berbasis elektronik merupakan langkah yang cukup signifikan dalam mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Digitalisasi tidak hanya mengubah cara administrasi dilakukan, tetapi juga mengubah pola hubungan antara masyarakat pencari keadilan dengan lembaga peradilan itu sendiri.
Pada praktiknya, transformasi digital dalam peradilan agama terlihat melalui penggunaan sistem administrasi perkara elektronik atau e-court. Dengan adanya sistem tersebut, masyarakat dapat melakukan pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, pemanggilan para pihak, hingga persidangan tertentu secara elektronik. Sistem ini memberikan kemudahan terutama bagi pihak yang memiliki keterbatasan jarak, waktu, maupun biaya untuk datang langsung ke pengadilan. Keberadaan sistem elektronik tersebut menjadi salah satu bentuk nyata bahwa hukum harus mampu mengikuti perkembangan masyarakat.
Namun demikian, digitalisasi peradilan agama tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Salah satu tantangan yang cukup besar adalah masih adanya kesenjangan akses teknologi di beberapa wilayah Indonesia. Tidak semua masyarakat memahami penggunaan sistem elektronik, terutama masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan dalam penggunaan teknologi informasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa modernisasi sistem peradilan tidak hanya memerlukan kesiapan lembaga, tetapi juga kesiapan masyarakat sebagai pengguna layanan hukum.