Ironisnya, banyak kebijakan merasa sudah berhasil memodernisasi sektor pertanian karena telah membangun pabrik-pabrik pengolahan yang besar, tetapi sebenarnya tidak benar-benar meningkatkan kesejahteraan hidup para petani yang menanamnya. Kita merasa bangga menjadi negara yang mengekspor produk olahan, tetapi sering kali kita lupa untuk membangun kedaulatan dari dasar yang paling mendasar.

“Kita merasa berhasil membangun industri karena melihat angka ekspor, tetapi petani lokal masih terjebak dalam utang.”

Di sini, masalahnya bukan hanya pada teknik budidaya atau kualitas pascapanen dari masing-masing petani, tetapi lebih kepada bagaimana sistem ekonomi politik agribisnis berfungsi. Selain risiko eksploitasi ekonomi, ada juga risiko lain seperti perubahan fungsi lahan dan ancaman terhadap keberlanjutan lingkungan akibat praktik monokultur dalam skala besar yang juga perlu diperhatikan.

Baca Juga  Tanah kian Terkikis: Dilema Ekspansi Sawit dan Kerusakan Lahan di Indonesia

Dalam banyak situasi konflik lahan, petani kecil tidak hanya kehilangan hak atas tanah mereka, tetapi juga kehilangan kebebasan untuk mengatur nasib produksi mereka sendiri. Karena itu, pemahaman tentang hilirisasi tidak bisa hanya dilihat sebagai mendirikan pabrik atau mengolah bahan mentah menjadi produk jadi. Hilirisasi harus berkembang menjadi sebuah gerakan yang melibatkan semua pihak dan menjadikan lembaga petani, seperti koperasi, sebagai pemilik yang sah dari unit-unit pengolahan tersebut.

Peran pemerintah sangat penting melalui kebijakan yang melindungi harga, memberikan pembiayaan mikro, dan mendukung teknologi. Namun, hanya dengan regulasi saja tidak cukup. Jika dukungan politik dalam anggaran tidak benar-benar diarahkan untuk memperkuat kemampuan petani kecil, maka hasilnya tidak akan maksimal. Di sisi lain, perusahaan besar juga harus didorong untuk berbagi ruang melalui kemitraan yang seimbang dan adil, bukan kemitraan yang hanya menganggap petani sebagai pekerja yang menyediakan bahan baku murah.

Baca Juga  Pemilu yang Kumuh; Politik Dinasti dan Obituari Demokrasi

Pada akhirnya, hilirisasi pertanian hanyalah sebuah alat untuk ekonomi. Itu bisa jadi anugerah yang membawa kesejahteraan, tetapi juga bisa berubah menjadi kutukan yang membuat kita miskin. Semua tergantung pada bagaimana sikap politik dan kebijakan itu ditentukan dari cara berpikir para pengambil keputusan. Jika kita tidak menyadari ke mana arah pertumbuhan pembangunan ini, jangan heran jika suatu saat nanti desa-desa kita akan kekurangan petani. Di zaman sekarang, hilangnya kedaulatan pangan bukan hanya tentang kekurangan fisik, tetapi juga tentang tidak terlihatnya proses pemiskinan struktural yang terjadi di depan kita.

“Jika kita membiarkan hilirisasi hanya dikuasai oleh beberapa perusahaan besar, kita sedang merancang kehancuran bagi para petani kecil kita.”

Baca Juga  Menapaktilasi Peran Ulama dan Santri dalam Perjuangan Kemerdekaan Indonesia

Mungkin ini adalah waktu yang tepat untuk kita berhenti sejenak dan merenungkan arah kebijakan agraria kita. Bukan untuk menolak kemajuan di bidang industri dan teknologi pertanian, tetapi untuk memahami batas-batas etisnya agar tidak merugikan orang-orang yang lemah. Pada akhirnya, bukanlah ukuran besar pabrik atau jumlah ekspor yang akan menentukan masa depan ketahanan pangan di negara ini. Yang lebih penting adalah kesadaran dan keadilan dalam setiap keputusan politik yang mendukung kesejahteraan para petani kecil.