Dalam pertemuan tersebut, APDESI juga mempertanyakan langkah tegas terhadap PKS yang dinilai tidak mematuhi ketetapan harga yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Menanggapi hal itu, Dirjen Perkebunan meminta pengawasan diperketat. Bahkan, Kementerian Pertanian dijadwalkan menggelar rapat bersama Satgas Pangan dan Mabes Polri untuk membahas persoalan tersebut. Jika ditemukan pelanggaran atau praktik permainan harga, maka akan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain persoalan harga, Dirjen Perkebunan juga disebut akan memanggil perusahaan-perusahaan yang dinilai belum optimal dalam menjalankan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya.

Kades Diminta Aktif Kawal Harga Sawit

Yani menyebut harga TBS sawit di Bangka Tengah hingga kini masih menjadi yang terendah dibandingkan kabupaten lain di Bangka Belitung.

Baca Juga  Triwulan III hanya Merangkak di 0,13 Persen, Pertumbuhan Ekonomi Babel Masih Terendah se-Indonesia

“Bahkan di Indonesia juga paling rendah harganya. Ini sangat miris,” katanya.

Karena kelapa sawit telah menjadi sumber penghidupan utama bagi sebagian besar masyarakat Bangka Tengah, ia meminta seluruh kepala desa dan perangkat desa untuk aktif mengawasi aktivitas PKS di wilayah masing-masing.

“Harus berani bersuara demi petani sawit. Sebelum masyarakat yang turun dan bersuara, kita sebagai kades harus berdiri di depan dan bersuara lebih dulu,” ujarnya.

Di akhir pernyataannya, Yani menyampaikan apresiasi kepada DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dinilai responsif mengawal persoalan harga sawit hingga ke tingkat pemerintah pusat.

“Apresiasi tinggi kepada DPRD Babel atas gerak cepat memfasilitasi usulan RDP para kades sehingga aspirasi petani sawit dapat dibahas langsung bersama Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian RI,” pungkasnya.

Baca Juga  Penetapan Bupati Bateng Masih Menunggu Pemberitahuan MK