“Hitungan kasar kami, total piutang DBH timah dari tahun 2024 hingga 2025 bisa mencapai Rp200-an miliar. Nilai yang sangat besar,” tambahnya.

Penderitaan anggaran ini kian lengkap dengan seretnya DBH dari sektor kelapa sawit. Realisasi transfer sawit terus menyusut dari Rp10 miliar pada 2024, turun menjadi Rp9 miliar pada 2025, dan kini menyisakan sekitar Rp2 miliar saja.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan mereka mengakui adanya kurang bayar untuk DBH sawit ini,” jelas Abimanyu.

Tersendatnya dana ratusan miliar ini berdampak langsung pada masyarakat. Program pembangunan infrastruktur dan upaya peningkatan taraf perekonomian daerah terpaksa mandek.

Pemerintah daerah berharap pemerintah pusat dapat melunasi seluruh tunggakan DBH ini pada tahun anggaran 2027. Langkah ini krusial agar roda pemerintahan di bawah kepemimpinan Bupati Markus dan Wakil Bupati Yus Derahman dapat membawa perubahan nyata.

Baca Juga  Pemkab Bangka Barat Serap Aspirasi Cabor Jelang Porprov Babel 2026

Perjuangan menjemput hak daerah ini pun kini dibawa ke tingkat nasional. Langkah kolektif bersama kepala daerah lain di Babel tengah disiapkan.

“Rencananya pada 23 Juni mendatang, Gubernur dan seluruh Bupati di Bangka Belitung akan mendatangi Komisi II DPR RI. Selain membahas sengkarut IUP, kami akan memperjuangkan dana bagi hasil yang tertunda ini. Masalah ini sebenarnya juga dirasakan oleh hampir seluruh daerah di Indonesia,” tutup Abimanyu.