Oknum TNI Berpangkat Kolonel Teseret Tipikor MBG, Jampidsus Serahkan ke Jampidmil

JAKARTA, TIMELINES.ID – Tim Penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) resmi melimpahkan berkas perkara hasil penyidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Badan Gizi Nasional (BGN) Tahun Anggaran 2025–2026. Berkas tersebut dilimpahkan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (JAM PIDMIL) pada Kamis (2/7/2026).

Pelimpahan ini dilakukan menyusul ditemukannya keterlibatan oknum perwira TNI berpangkat kolonel berinisial BU, yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran pada Badan Gizi Nasional. Dalam proyek tersebut, Sdr. BU bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan sepeda motor listrik.

Baca Juga  Sekda Bangka Tengah Diperiksa Kejagung, Jadi Saksi Kasus Gratifikasi Eks Kajari Buleleng

Kronologi dan Modus Operandi

Berdasarkan hasil penyidikan, tim menemukan sejumlah fakta perbuatan melawan hukum yang melibatkan Sdr. BU bersama beberapa pihak lain, di antaranya:

LP (Wakil Kepala Badan Gizi Nasional)

AM (Komisaris dan Pengendali PT YAT)

Ketiganya terlibat dalam proyek Pengadaan Sepeda Motor Listrik dengan total anggaran yang fantastis, mencapai Rp1.035.515.297.908,02 (satu triliun tiga puluh lima miliar lima ratus lima belas juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan rupiah koma dua sen).

Penyidik menemukan tiga pelanggaran berat dalam pelaksanaan proyek tersebut:

1. Melawan Hukum & Mark Up: Pengadaan sepeda motor listrik dilaksanakan dengan tidak memenuhi persyaratan dalam kontrak serta terindikasi kuat adanya penggelembungan harga (mark up).

Baca Juga  Menag: Maulid Nabi, Teladan Rasulullah tentang Persatuan dalam Keragaman

2. Manipulasi Data: Terdapat manipulasi pada Berita Acara Serah Terima (BAST) barang.

3. Pembayaran Penuh 100%: Secara realisasi, kendaraan yang baru diserahkan hanya sebanyak 3.229 unit dari total 21.081 unit yang direncanakan. Meski barang belum rampung, pembayaran telah dilakukan sebesar 100%, sehingga langsung mengakibatkan kerugian negara yang masif.