Karena rata-rata penduduk desa kuhususnya di Bangka Belitung rata-rata membeli BBM di toko-toko dengan cara berutang dan akan bayar setelah meraka menjual hasil atau menerima upah/gaji dari usaha/pekerjaan  mereka entah itu petani, nelayan, buruh harian, karyawan sampai pegawai pemerintah

Ketika larangan diberlakukan tanpa diiringi solusi distribusi yang memadai, sebagian masyarakat mengalami kesulitan memperoleh BBM. Akibatnya, aktivitas ekonomi dapat terganggu. Petani membutuhkan BBM untuk mengoperasikan mesin pertanian, nelayan memerlukannya untuk melaut, sementara pelaku usaha bergantung pada BBM untuk mendukung kegiatan produksi dan distribusi.

Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mampu menyeimbangkan pengawasan distribusi BBM dengan kebutuhan masyarakat di daerah. Pemerintah dan pihak terkait dapat memperkuat pengawasan terhadap praktik penimbunan dan penyalahgunaan, sekaligus menghadirkan alternatif seperti penambahan SPBU, layanan BBM keliling, atau mekanisme distribusi resmi bagi wilayah yang sulit dijangkau.

Baca Juga  DPRD Bangka Belitung Resmi Menerima LKPJ Gubernur 2022

Dengan langkah tersebut, tujuan menjaga ketertiban distribusi BBM tetap dapat tercapai tanpa mengurangi akses masyarakat terhadap energi yang menjadi kebutuhan penting bagi kehidupan dan kegiatan ekonomi mereka.