Abimanyu membeberkan, dua sektor utama yang akan dioptimalkan oleh Pemkab Bangka Barat adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Namun, ia menegaskan pemerintah daerah tidak akan gegabah dalam mengejar target pajak tersebut. Langkah hati-hati ini diambil mengingat kondisi perekonomian masyarakat saat ini sedang melemah.

Secara teori ekonomi, pertumbuhan PAD seharusnya berbanding lurus dengan membaiknya roda perekonomian warga.

“Dengan kondisi seperti ini, kita harus cermat mengatur skema. Jangan sampai ketika kita mengoptimalkan pajak, masyarakat justru merasa terbebani dan hal itu kembali memukul perekonomian. Harapannya, ekonomi masyarakat tumbuh dulu, baru PAD kita kejar,” jelasnya.

Selain PBB dan BPHTB yang bersifat mutlak, Pemkab Bangka Barat juga berencana menyisir potensi pendapatan dari sektor lain. Salah satunya adalah optimalisasi pajak reklame yang menyasar perusahaan-perusahaan di wilayah tersebut.