Pasca-Kejadian 7 Agustus: PT Timah, Pemkab, dan Forkopimda Beltim Gelar Evaluasi Bersama

BELITUNG TIMUR, TIMELINES.ID — PT Timah Tbk menginisiasi pertemuan bersama Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Beltim) dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk melakukan diskusi dan evaluasi terkait perkembangan pasca aksi yang terjadi pada tujuh Agustus 2026.

Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati, Kamis (13/08/26) tersebut menjadi ruang bersama untuk mengevaluasi situasi yang terjadi sekaligus membahas langkah-langkah ke depan agar kondisi keamanan, ketertiban, dan kondusivitas di wilayah Kabupaten Beltim tetap terjaga.

Pertemuan dihadiri Direktur Operasi PT Timah Tbk Mayjen TNI (Purn) Handy Geniardi, Direktur SDM PT Timah Tbk Ratih Mayasari, Wakil Bupati Beltim Khairil Anwar, sejumlah unsur Forkopimda, serta beberapa OPD terkait.

Direktur Operasi PT Timah Tbk Mayjen TNI (Purn) Handy Geniardi mengatakan, pertemuan tersebut merupakan inisiatif PT Timah untuk mendapatkan masukan langsung dari pemerintah daerah dan Forkopimda terkait kondisi pasca kejadian tujuh Agustus.

“Hari ini kami dari PT Timah ingin mengajak Pemerintah Daerah dan Forkopimda untuk mengevaluasi kondisi kejadian tanggal tujuh Agustus yang terjadi di PT Timah,” ujar Handy.

Menurutnya, evaluasi tidak hanya dilakukan secara internal oleh PT Timah. Masukan dari pemerintah daerah, TNI, Polri, DPRD, serta pihak-pihak yang berada langsung di lapangan dinilai penting untuk menentukan langkah selanjutnya.

“Kami ingin mendapatkan masukan dari Bapak-Ibu yang berada dan langsung berhadapan dengan lokasi maupun gejolak sosial di masyarakat, sehingga langkah yang dilakukan PT Timah dapat meredam suasana dan kejadian seperti tanggal tujuh Agustus tidak terulang,” katanya.

Ia berharap komunikasi dan sinergi yang telah terbangun dapat terus diperkuat sehingga setiap persoalan yang muncul dapat diselesaikan melalui dialog dan langkah-langkah yang terukur.

Sementara itu, Direktur SDM PT Timah Tbk Ratih Mayasari menyampaikan bahwa pihaknya terus melakukan komunikasi dan pembahasan bersama lembaga teknis terkait untuk menentukan langkah penanganan selanjutnya.

“Kami berdiskusi dengan lembaga teknis terkait untuk menentukan langkah penanganan apa saja yang akan dilakukan,” ujar Ratih.