Di sinilah letak bahayanya: angka yang terlihat bagus di laporan bisa menyembunyikan kekecewaan yang mendalam di lapangan. Warga merasa tidak sejahtera, tetapi data mengatakan sebaliknya. Ketimpangan persepsi ini merusak kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan publik, karena mereka merasakan sendiri bahwa kenyataan hidup tidak seindah grafik yang ditampilkan.

Keempat, pembagian desil sering kali membuat kita terjebak dalam pendekatan yang menyamaratakan masalah, sehingga melupakan mereka yang paling membutuhkan perhatian. Karena kelompok desil berukuran sama, maka perhatian dan alokasi sumber daya pun cenderung dibagi-bagi menurut porsi yang seimbang. Padahal, realitasnya tidak demikian. Kelompok paling bawah bisa saja memiliki masalah yang jauh lebih kompleks dan membutuhkan intervensi yang jauh lebih besar dibandingkan kelompok di atasnya.

Jika kita membagi perhatian secara merata berdasarkan sepuluh kelompok, maka yang paling tertinggal tidak akan pernah tertangani dengan tuntas. Mereka yang seharusnya menjadi prioritas utama, justru tercampur rata dengan kelompok lain yang masalahnya tidak seberat itu. Kategori desil yang kaku ini menghalangi kita untuk melihat siapa yang benar-benar butuh dan bantuan seperti apa yang dibutuhkan.

Kelima, desil menciptakan jarak antarwarga secara tidak sadar. Ketika masyarakat terus-menerus dikelompokkan berdasarkan posisi keuangan, kita tanpa sadar membentuk pola pikir yang memandang manusia hanya dari sisi kemampuan ekonominya. Orang di desil bawah dianggap sebagai “beban” yang harus dibantu, sementara yang di atas dianggap sebagai “kelompok mapan” yang tidak perlu diperhatikan. Padahal, kemiskinan atau kesejahteraan bukanlah label tetap yang menempel pada seseorang seumur hidup.

Kondisi seseorang bisa berubah karena sakit, kehilangan pekerjaan, bencana alam, atau sebaliknya, karena kesempatan yang datang. Jika kita terlalu kaku dengan kategori desil, kita bisa kehilangan empati dan fleksibilitas untuk menanggapi perubahan realitas yang terjadi di masyarakat. Kita sibuk memelihara batas antarkelompok, padahal yang dibutuhkan adalah upaya menyatukan mereka untuk maju bersama.

Lantas, apa yang seharusnya kita lakukan? Bukan berarti data dan angka tidak penting. Justru sebaliknya, data harus digunakan untuk memahami manusia, bukan sebaliknya-memanusiakan angka. Kita membutuhkan data yang lebih hidup, yang tidak hanya mencatat berapa rupiah yang dikeluarkan, tetapi juga bagaimana orang hidup. Kita membutuhkan indikator yang melihat ketersediaan pangan yang bergizi, akses pendidikan yang berkualitas, jaminan kesehatan, tempat tinggal yang layak, kebebasan bersuara, rasa aman, dan partisipasi dalam pembangunan. Kita membutuhkan data yang disesuaikan dengan kondisi lokal, yang tidak menyamaratakan kota dan desa, daerah kaya dan daerah tertinggal.

Kategori desil yang kaku dan terpaku pada angka uang seakan-akan itu adalah ukuran segalanya, pada akhirnya justru mengaburkan masalah yang sebenarnya. Kita tidak bisa memperbaiki kesejahteraan masyarakat hanya dengan memindahkan mereka dari satu kotak angka ke kotak lainnya. Yang dibutuhkan adalah kebijakan yang menyentuh kehidupan nyata: membuka lapangan pekerjaan yang layak, menurunkan beban hidup, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memastikan setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk maju.

Pada akhirnya, kemerdekaan dan kesejahteraan tidak bisa diukur hanya dari satu angka statistik. Setiap keluarga memiliki cerita, tantangan, dan harapan yang berbeda-beda. Angka desil boleh rapi di atas kertas, tetapi kehidupan nyata tidak pernah se rapi itu. Selama kita masih terjebak menganggap kategori desil sebagai jawaban atas segala persoalan, kita hanya akan terus berputar di tempat-menggerakkan angka, bukan mengangkat derajat manusia. Mari kita berhenti menyembah angka, dan mulai kembali memandang manusia dalam seutuhnya. Karena yang dicari bukanlah posisi di grafik, melainkan kehidupan yang layak, bermartabat, dan sejahtera bagi semuanya. ##