Oleh: Eqi Fitri Marehan, S.I.Kom-Guru MTSS Plus Bahrul Ulum

Angka seringkali menjadi jendela yang kita andalkan untuk melihat gambaran besar masyarakat. Kita percaya pada data, persentase, pembagian kelompok yang tampak rapi dan objektif. Namun ada kalanya, angka bukan lagi jendela yang memperjelas pandangan, melainkan tirai tebal yang menutupi realitas di baliknya.

Salah satu angka yang kerap menjadi “tirai” semacam itu adalah pembagian masyarakat ke dalam kelompok desil-pemilahan populasi ke dalam sepuluh kelompok berukuran sama berdasarkan tingkat pendapatan atau pengeluaran per kapita.

Secara teori, ia terdengar masuk akal: membagi masyarakat dari yang paling bawah hingga paling atas, lalu membaginya ke dalam sepuluh kelompok setara. Namun dalam praktiknya, pengelompokan ini sering kali tidak lebih dari sekadar label yang tidak menyentuh akar masalah, tidak mewakili kondisi nyata, dan justru berisiko menyesatkan kebijakan publik.

Pertama, mari kita pahami apa yang sebenarnya tidak diwakili oleh angka desil. Desil adalah alat ukur yang didasarkan pada satu dimensi saja: uang. Padahal, kehidupan manusia tidak berjalan satu dimensi. Seseorang bisa masuk di kelompok desil menengah berdasarkan pengeluaran per kapita, namun hidup di daerah yang tidak memiliki akses air bersih, sekolah yang layak, fasilitas kesehatan yang memadai, maupun lapangan pekerjaan yang menjanjikan.

Angka desil tidak bercerita tentang kualitas hidup. Ia tidak tahu apakah pengeluaran yang tercatat itu berasal dari gaji tetap, utang pinjaman, bantuan sesaat, atau kerja serabut yang tidak menentu. Ia tidak tahu apakah keluarga tersebut mampu menabung, menanggung biaya sakit, atau mengirim anak ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dengan kata lain, kita sibuk memilah orang berdasarkan angka di atas kertas, tetapi melupakan apakah angka itu benar-benar mencerminkan kesejahteraan yang sesungguhnya.

Kedua, pembagian desil sering kali menciptakan ilusi kesetaraan yang tidak nyata. Di dalam satu kelompok desil yang sama, bisa tersimpan realitas yang sangat berbeda. Satu keluarga di perkotaan dengan pengeluaran setara secara nominal dengan keluarga di daerah pedesaan, belum tentu memiliki kualitas hidup yang serupa. Harga kebutuhan pokok, biaya sewa tempat tinggal, akses pelayanan, dan peluang ekonomi berbeda jauh antarwilayah.

Namun, desil memperlakukan mereka seolah-olah setara. Akibatnya, kebijakan yang disusun berdasarkan kategori ini bisa meleset jauh dari sasaran. Bantuan sosial, program pemberdayaan masyarakat, hingga perencanaan pembangunan bisa salah arah karena kita memakai kacamata yang menyamaratakan kondisi yang sebenarnya tidak sama. Angka desil yang kaku mengabaikan keragaman lokal, karakteristik wilayah, dan konteks sosial budaya yang sangat menentukan tingkat kesejahteraan seseorang.

Ketiga, ada risiko besar ketika kita terlalu terpaku pada kategori ini: kita menjadi nyaman hanya dengan menggerakkan angka, bukan memperbaiki kehidupan nyata. Jika keberhasilan kebijakan hanya dinilai dari pergeseran posisi kelompok desil, maka bisa saja pemerintah hanya berfokus pada menaikkan angka pendapatan atau pengeluaran secara statistik, tanpa memastikan apakah masyarakat benar-benar hidup lebih baik. Bisa saja seseorang naik ke kelompok desil yang lebih tinggi, tetapi biaya hidup juga naik, kualitas makanan menurun, beban kerja bertambah, dan jaminan keamanan justru semakin tipis.