Menurut Prof. Andy, tata kelola kolaboratif juga harus mampu menjaga independensi lembaga-lembaga yang memiliki fungsi penting dalam kehidupan publik. Independensi operasional diperlukan untuk menjaga integritas sekaligus memulihkan kepercayaan publik.

Seluruh gagasan itu bermuara pada kebutuhan membangun kerangka tata kelola yang adaptif, kolaboratif, responsif dan inklusif.

Persoalannya, perjalanan menuju Indonesia Emas 2045 masih menghadapi paradoks. Di satu sisi agenda pembangunan terus bergerak maju, sementara di sisi lain terdapat kesenjangan antara agenda pembangunan, kapasitas kelembagaan dan realitas yang dihadapi masyarakat.

Karena itu, tantangan administrasi publik ke depan bukan sekadar bagaimana pemerintah menjadi semakin modern, tetapi bagaimana modernisasi tersebut menghasilkan pemerintahan yang lebih mampu menyelesaikan persoalan masyarakat.

Bagi mahasiswa Magister Administrasi Publik Institut Pahlawan 12 Bangka, pesan itu sekaligus menjadi tantangan: jangan hanya menjadi penghafal teori administrasi publik, tetapi harus mampu membaca persoalan pemerintahan secara kritis dan menawarkan solusi.

Rektor Institut Pahlawan 12, Dr Darol Arkum di acara itu menyatakan bahwa tradisi akademis semacam ini akan menghadirkan narasumber ahli dari luar kampus menjadi bagian dari upaya mempertemukan mahasiswa dengan perkembangan pemikiran administrasi publik yang lebih luas.

Kuliah umum juga diarahkan agar mahasiswa tidak berhenti pada pemahaman teoritis. Mereka diharapkan memiliki kemampuan membaca fenomena kebijakan dan pemerintahan secara kritis, analitis dan solutif.

Acara juga dihadiri Direktur Pascasarjana, Wakil Direktur Pascasarjana, para Wakil Rektor, Ketua Program Studi, dan para dosen MAP Institut Pahlawan 12 Bangka.