Kuliah Umum di Institut Pahlawan 12, Prof Andy: Butuh Collaborative Governance Menuju Indonesia Emas 2025

BANGKA, TIMELINES.ID — Indonesia boleh berlari mengejar kemajuan teknologi, membangun infrastruktur dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, semua itu belum tentu membawa Indonesia lebih dekat pada cita-cita menjadi negara maju apabila tata kelolanya masih berjalan sendiri-sendiri.

Pesan tersebut mengemuka dalam Kuliah Umum di Institut Pahlawan 12, Prof Andy: Butuh Collaborative Governance Menuju Indonesia Emas 2025

Mengangkat tema “Tata Kelola Paradoks: Mengakhiri Ilusi Modernisasi Menuju Indonesia Emas 2045”, Prof. Andy mengajak mahasiswa melihat modernisasi secara lebih kritis. Kemajuan tidak cukup diukur dari seberapa banyak teknologi digunakan atau seberapa megah infrastruktur dibangun, tetapi dari sejauh mana perubahan tersebut benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat.

Dalam perspektif itu, salah satu solusi yang ditawarkan adalah collaborative governance tata kelola pemerintahan yang tidak lagi menempatkan pemerintah sebagai satu-satunya aktor penyelesai persoalan publik.

Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan perlu duduk dalam ruang yang sama, berbagi data, kepentingan, sumber daya, sekaligus tanggung jawab.

“Masalah publik semakin kompleks. Karena itu, pemerintah tidak bisa bekerja sendirian,” demikian gagasan utama yang mengemuka dalam materi Prof. Andy.

Kolaborasi juga diperlukan untuk menghindari apa yang disebut sebagai over-digitalization. Digitalisasi pemerintahan seharusnya tidak membuat masyarakat semakin sibuk berhadapan dengan banyak aplikasi dan sistem yang terpisah, tetapi justru menghadirkan single citizen journey melalui keterpaduan data nasional.

Di sisi lain, partisipasi publik juga perlu diubah. Masyarakat tidak cukup hanya dilibatkan dalam forum konsultasi atau memenuhi prosedur administratif. Partisipasi harus memberikan ruang bagi masyarakat untuk benar-benar memengaruhi Keputusan participation as influence.