Istana Pasir Kekuasaan Semu
Ketika Kekuasaan Lebih Sibuk Memelihara Citra daripada Keadilan
Oleh: Dede adam
Ada masa ketika kekuasaan tidak lagi sibuk menjawab persoalan rakyat, tetapi sibuk memastikan rakyat tidak terlalu banyak bertanya.
Di titik itulah demokrasi mulai kehilangan ruhnya.
Kekuasaan masih berdiri. Gedung pemerintahan masih megah. Upacara masih berlangsung. Pidato tentang pelayanan publik masih terdengar. Spanduk tentang pembangunan masih terpampang di mana-mana.
Tetapi di balik semua itu, ada pertanyaan yang semakin sulit disembunyikan:
Apakah kekuasaan masih bekerja untuk rakyat, atau rakyat yang perlahan dipaksa bekerja untuk mempertahankan kekuasaan?
Pertanyaan ini memang tidak nyaman.
Tetapi demokrasi memang seharusnya tidak selalu nyaman bagi penguasa.
Demokrasi justru menjadi berbahaya ketika penguasa hanya ingin mendengar suara yang menyenangkan telinga.
—
Kekuasaan yang Takut pada Pertanyaan
Kekuasaan yang sehat tidak takut ditanya.
Sebaliknya, kekuasaan yang mulai rapuh biasanya mulai alergi terhadap pertanyaan.
Pertanyaan sederhana tentang anggaran dianggap serangan.
Pertanyaan tentang kebijakan dianggap provokasi.
Kritik terhadap pejabat dianggap penghinaan.
Perbedaan pendapat dianggap pembangkangan.
Lama-kelamaan muncul budaya yang sangat berbahaya:
yang penting jangan melawan.
Masyarakat akhirnya belajar bahwa untuk memperoleh keamanan sosial, seseorang harus pandai diam.
Untuk memperoleh kesempatan, seseorang harus pandai mendekat.
Untuk memperoleh akses, seseorang harus mengetahui siapa yang harus disapa.
Dan untuk mempertahankan posisi, seseorang harus pandai mengatakan “iya”.
Jika keadaan semacam ini berlangsung lama, negara mungkin masih terlihat stabil.
Tetapi stabilitas semacam itu belum tentu sehat.
Sebab ada perbedaan besar antara ketenangan dan ketakutan.
Masyarakat yang tenang karena percaya kepada pemerintah adalah tanda legitimasi.
Masyarakat yang diam karena takut adalah tanda masalah.
—
Jangan Samakan Loyalitas dengan Kebenaran
Salah satu penyakit kekuasaan adalah munculnya lingkaran orang-orang yang selalu membenarkan pemimpinnya.
Apa pun kebijakannya dianggap benar.
Apa pun keputusannya dianggap tepat.
Apa pun kritiknya dianggap sebagai upaya menjatuhkan.
Di sinilah loyalitas berubah menjadi masalah.
Loyalitas kepada pemimpin tidak boleh mengalahkan loyalitas kepada hukum dan kepentingan publik.
Seorang pejabat yang berani berkata kepada atasannya bahwa sebuah kebijakan keliru bukan pengkhianat.
Ia justru mungkin menjadi orang paling loyal terhadap negara.
Sebaliknya, orang yang selalu mengatakan “benar” demi mempertahankan jabatan belum tentu loyal.
Bisa jadi ia hanya sedang menyelamatkan dirinya sendiri.
Kekuasaan yang dikelilingi para penjilat akan mendapatkan satu hadiah yang sangat berbahaya:
informasi palsu tentang keadaan sebenarnya.
Penguasa merasa semuanya baik-baik saja karena semua orang di sekelilingnya mengatakan demikian.
Padahal masyarakat di luar pagar kekuasaan mungkin sedang berbicara sebaliknya.
—
Ketika Hukum Mulai Dipersepsikan Memiliki Dua Wajah
Tidak ada yang lebih berbahaya bagi negara hukum daripada lahirnya persepsi bahwa hukum dapat berbeda tergantung siapa yang berhadapan dengannya.
Hukum seharusnya sederhana dalam prinsip:
yang salah diperiksa, yang benar dilindungi, dan semua orang diperlakukan setara di hadapan hukum.
Tetapi ketika masyarakat mulai melihat bahwa kekuasaan dapat memengaruhi proses hukum, kepercayaan mulai runtuh.
Bahkan sebelum sebuah perkara terbukti secara hukum, persepsi ketidakadilan saja sudah cukup untuk merusak legitimasi.
Inilah mengapa independensi lembaga penegak hukum sangat penting.
Hukum tidak boleh menjadi senjata untuk membungkam lawan.
Hukum juga tidak boleh menjadi tameng untuk melindungi kawan.Sebab jika hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas, yang hancur bukan hanya satu perkara.
Yang hancur adalah kepercayaan terhadap negara.
Dan negara tanpa kepercayaan masyarakat sebenarnya sedang berdiri di atas fondasi yang sangat rapuh.
—
Istana Itu Bisa Terlihat Kokoh dari Dalam
Ada ironi dalam kekuasaan.
Semakin lama seseorang berada di lingkaran kekuasaan, semakin besar kemungkinan ia kehilangan kemampuan melihat keadaan dari luar.
Di dalam istana, semuanya terlihat baik.
Rapat berjalan.
Laporan terlihat positif.
Program diklaim berhasil.
Pendukung terus memberikan pujian.
Foto keberhasilan terus diproduksi.
Tetapi rakyat tidak hidup di dalam laporan.
Rakyat hidup di pasar.
Di jalan.
Di sekolah.
Di rumah sakit.
Di kantor pelayanan.
Di desa.
Di tempat kerja.
Di ruang pengadilan.
Di tempat-tempat di mana kebijakan pemerintah bertemu langsung dengan kehidupan manusia.
Karena itu, ukuran keberhasilan kekuasaan tidak boleh hanya dilihat dari tepuk tangan di ruang konferensi.
Ukuran kekuasaan adalah apa yang dirasakan masyarakat ketika berhadapan dengan negara.
—
Negara Bukan Milik Pemenang Pemilu
Ini harus dikatakan dengan tegas:
Negara bukan hadiah bagi pemenang pemilu.
Pemilu memberikan mandat untuk menjalankan pemerintahan.
Tetapi mandat tersebut memiliki batas.
Ada konstitusi.
Ada hukum.
Ada lembaga pengawasan.
Ada pers.
Ada masyarakat sipil.
Ada oposisi.
Ada akademisi.
Dan yang paling penting: ada rakyat.
Karena itu, kemenangan politik tidak boleh diterjemahkan menjadi:
«“Karena kami menang, maka kami berhak menentukan segalanya.”»
Tidak.
Demokrasi bukan pemerintahan tanpa batas.
Demokrasi adalah pemerintahan yang kekuasaannya dibatasi agar tidak berubah menjadi kesewenang-wenangan.
Justru semakin besar mandat politik, semakin besar pula tanggung jawab untuk menjaga batas.
—
Patronase: Ketika Negara Perlahan Menjadi Milik Segelintir Orang
Kita juga harus berani berbicara tentang patronase.
Sistem yang membuat seseorang memperoleh kesempatan karena kedekatan dengan penguasa jauh lebih berbahaya daripada sekadar nepotisme individual.
Ia menciptakan budaya.
Budaya “orang dalam”.
Budaya “titipan”.
Budaya “asal dekat”.
Budaya “yang penting satu kelompok”.
Jika budaya seperti itu tumbuh di dalam institusi publik, maka meritokrasi perlahan mati.
Orang pintar tetapi tidak punya koneksi tersingkir.

