Orang berintegritas tetapi tidak pandai menjilat terpinggirkan.

Sementara orang yang memiliki akses kepada pusat kekuasaan mendapatkan jalan yang lebih mudah.

Jika itu terus terjadi, masyarakat akan belajar satu hal yang sangat buruk:

bahwa kejujuran bukan strategi yang menguntungkan.

Ketika masyarakat mulai berpikir demikian, sesungguhnya kerusakan sudah jauh lebih dalam daripada sekadar persoalan politik.

Itu sudah menjadi persoalan budaya.

—

Kritik Bukan Musuh Negara

Ada kebiasaan buruk yang harus dihentikan: menyamakan kritik dengan permusuhan.

Padahal pemerintah yang tidak pernah dikritik justru patut dicurigai.

Mengapa? Karena tidak ada manusia dan tidak ada institusi yang selalu benar.

Kritik adalah mekanisme koreksi.

Pers adalah mekanisme kontrol.

Akademisi adalah sumber pengujian gagasan.

Masyarakat sipil adalah bagian dari pengawasan.

Oposisi adalah bagian dari keseimbangan politik.

Semua itu bukan musuh negara.

Mereka adalah bagian dari demokrasi.

Tentu kritik harus bertanggung jawab.

Fitnah bukan kritik.

Hoaks bukan kritik.

Manipulasi bukan kritik.

Tetapi kritik berbasis fakta tidak boleh dibungkam hanya karena membuat penguasa tidak nyaman.

Jika sebuah kekuasaan hanya bisa bertahan ketika semua orang diam, mungkin masalahnya bukan pada suara rakyat. Mungkin masalahnya ada pada kekuasaan itu sendiri.

—

Akademisi Jangan Bersembunyi di Menara Gading

Dalam situasi seperti ini, akademisi juga harus bercermin.

Universitas tidak boleh hanya menghasilkan skripsi, tesis, disertasi, dan gelar.

Ilmu pengetahuan harus mempunyai keberanian moral.

Ilmu politik harus mampu mempertanyakan konsentrasi kekuasaan.

Ilmu hukum harus mampu menguji keadilan.

Sosiologi harus mampu membaca ketimpangan.

Ekonomi harus mampu melihat siapa yang memperoleh manfaat dan siapa yang menanggung beban.

Ilmu budaya harus mampu menjelaskan mengapa masyarakat dapat menerima ketidakadilan sebagai sesuatu yang normal.

Akademisi tidak harus menjadi oposisi.

Tetapi akademisi juga tidak boleh menjadi stempel ilmiah bagi kekuasaan.

Tugas intelektual bukan memuji penguasa.

Tugas intelektual adalah menguji kebenaran.

—

Pertanyaan yang Harus Dijawab

Karena itu, masyarakat berhak mengajukan pertanyaan-pertanyaan sederhana.

Siapa yang sebenarnya diuntungkan oleh sebuah kebijakan?

Siapa yang menanggung bebannya?

Apakah hukum berlaku sama bagi semua?

Apakah jabatan diberikan berdasarkan kompetensi atau kedekatan?

Apakah kritik mendapatkan ruang?

Apakah informasi publik dapat diakses?

Apakah institusi lebih kuat daripada figur?

Apakah rakyat dipandang sebagai pemilik negara atau sekadar objek politik?

Pertanyaan-pertanyaan itu bukan bentuk pembangkangan.

Itulah bentuk kewarganegaraan.

Masyarakat yang tidak mau bertanya kepada kekuasaan justru sedang menyerahkan terlalu banyak kekuasaan kepada penguasa.

—

Jalan Keluar: Bongkar Istana, Bangun Fondasi

Kita tidak membutuhkan kekuasaan yang semakin tinggi.

Kita membutuhkan kekuasaan yang semakin bertanggung jawab.

Fondasinya jelas.

Pertama, perkuat institusi.

Jangan biarkan negara bergantung pada satu figur.

Kedua, tegakkan hukum secara konsisten.

Tidak boleh ada hukum yang berbeda berdasarkan status dan koneksi.

Ketiga, buka informasi publik.

Semakin besar uang dan kewenangan yang dikelola, semakin besar pula kewajiban untuk transparan.

Keempat, lindungi kritik yang sah.

Pemerintah harus memiliki keberanian mendengar suara yang tidak menyenangkan.

Kelima, bangun meritokrasi.

Jabatan publik harus menjadi tempat bagi orang yang kompeten dan berintegritas, bukan sekadar orang yang paling loyal.

Keenam, perkuat masyarakat sipil.

Negara yang kuat bukan negara yang masyarakatnya lemah.Justru negara demokratis menjadi kuat ketika masyarakatnya mampu mengawasi kekuasaan.

—

Karena Gelombang Pasti Datang

Tidak ada kekuasaan yang abadi.

Ada yang tumbang karena skandal.

Ada yang runtuh karena krisis ekonomi.

Ada yang kehilangan dukungan karena kebijakan buruk.

Ada yang jatuh karena konflik internal.

Ada pula yang secara perlahan mati karena kehilangan kepercayaan.

Yang terakhir sering kali paling sulit terlihat.

Tidak ada suara ledakan.

Tidak ada pintu istana yang langsung roboh.

Hanya ada satu perubahan kecil:

masyarakat mulai tidak percaya.

Dan ketika ketidakpercayaan menjadi kebiasaan, legitimasi perlahan menguap.

Pada saat itu, sekuat apa pun jaringan kekuasaan, ia mulai kehilangan daya ikat.

Karena kekuasaan pada akhirnya bukan hanya soal siapa yang memegang kewenangan.

Kekuasaan adalah soal apakah masyarakat masih menganggap kewenangan tersebut layak dihormati.

—

Penutup: Sejarah Tidak Takut pada Kekuasaan

Penguasa mungkin dapat mengendalikan hari ini.

Tetapi tidak ada penguasa yang dapat mengendalikan penilaian sejarah selamanya.

Hari ini seseorang bisa dielu-elukan.

Besok ia bisa dipertanyakan.

Hari ini sebuah kebijakan dipuji.

Besok generasi berikutnya mungkin membongkar dampaknya.

Hari ini istana terlihat kokoh.

Besok pasirnya mungkin tersapu gelombang.

Maka orang-orang yang sedang memegang kekuasaan seharusnya berhenti bertanya:

“Bagaimana mempertahankan kekuasaan?”

Dan mulai bertanya:

“Apa yang akan tersisa setelah kekuasaan ini berakhir?”

Jika yang tersisa adalah institusi yang kuat, hukum yang adil, masyarakat yang sejahtera, budaya yang berintegritas, dan generasi yang lebih bebas berpikir, maka kekuasaan itu telah meninggalkan warisan.

Tetapi jika yang tersisa hanyalah jaringan kepentingan, ketakutan, ketidakpercayaan, dan luka sosial, maka sejarah mungkin akan memberikan penilaian yang jauh lebih sederhana.

Bahwa yang pernah tampak sebagai istana ternyata hanya bangunan sementara.

Megah ketika berdiri.

Rapuh ketika diterpa gelombang.

Dan pada akhirnya kembali menjadi pasir.

Sebab kekuasaan yang tidak dibangun di atas keadilan mungkin bisa memerintah manusia.

Tetapi ia tidak akan pernah benar-benar memiliki hati mereka.

Dan ketika hati rakyat sudah pergi, sesungguhnya istana kekuasaan itu telah runtuh—jauh sebelum dindingnya terlihat roboh.