Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah menyiapkan program pemberdayaan ekonomi agar masyarakat kecil tetap bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Kebijakan harus seimbang antara penegakan aturan dan kesejahteraan masyarakat. Jangan sampai penertiban justru memperburuk kondisi ekonomi masyarakat kecil,” tegasnya.

Selain menuntut solusi ekonomi, Soib juga menyoroti adanya ketimpangan perlakuan hukum antara penambang rakyat dan perusahaan tambang skala besar. Ia menilai perusahaan besar mendapatkan kepastian regulasi untuk beroperasi, sementara penambang tradisional langsung dihadapkan pada penertiban.

“Perusahaan besar aman dengan regulasi, tapi masyarakat kecil dihadapkan pada penertiban tanpa kepastian solusi. Pemerintah harus bersikap adil agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial,” pungkas Soib.