Sesungguhnya, pemerintah melalui berbagai kementerian dan lembaga telah berupaya merumuskan variabel, parameter, dan indikator pemeringkatan tingkat kesejahteraan sosial sesuai kondisi sosial ekonomi masyarakat yang disebut desil.

Oleh karena itu, kondisi sosial ekonomi masyarakat yang dinamis beserta 41 variabel yang ditetapkan akan memengaruhi perubahan desil baik bergeser dari tingkat rendah ke lebih tinggi, maupun sebaliknya.

Memang banyak kasus dan keluhan masyarakat yang tadinya berada di desil rendah tiba-tiba meloncat ke desil yang lebih tinggi. Sementara itu, fakta di lapangan menurut pengakuan mereka tidak menggambarkan kondisi sebenarnya sebagaimana desil yang ditetapkan.

Di sisi lain, tidak sedikit pula yang protes atas kenaikan desil ini. Namun, setelah diperiksa dalam sistem, ternyata terdapat perubahan variabel yang tidak disadari atau tidak diketahui oleh penerima manfaat, seperti terindikasi judi online, adanya pinjaman/kredit bank, kepemilikan kendaraan, atau penambahan daya listrik.

Menyikapi berbagai permasalahan tersebut, penyelenggara pelayanan publik dituntut bersikap bijak, sabar, dan mampu menyampaikan informasi secara komprehensif agar permasalahan dapat diselesaikan melalui mekanisme yang berlaku.

Masyarakat mengharapkan kepuasan atas layanan yang diberikan. Mereka berharap bantuan yang sempat terhenti dapat diterima kembali jika memang masih layak. Sebaliknya, jika masyarakat telah mendapatkan informasi yang jelas bahwa mereka tidak berhak lagi menerima bantuan karena kondisi sosial ekonominya telah meningkat, mereka akan dapat memahaminya.

Kepuasan masyarakat terhadap layanan tidak datang begitu saja, melainkan menuntut para penyedia layanan untuk menyajikan pelayanan yang prima.

Jika beredar informasi mengenai perusakan kantor desa akibat kemarahan warga, hal itu menandakan masyarakat merasa kurang puas atau bahkan tidak puas sama sekali atas layanan yang mereka terima.

Terlebih lagi, pelayanan dasar di tingkat terdepan yaitu pemerintah desa merupakan ujung tombak penyajian data yang menjadi fondasi strategis bagi Satu Data Indonesia (SDI) sehingga perlu segera dibenahi.

Keluhan dan tumpahan kemarahan masyarakat terhadap pelayanan di tingkat desa dan kelurahan adalah hal yang wajar. Hal tersebut seyogianya disikapi dengan memberikan pelayanan yang menghadirkan kepuasan dan ketenangan, bukan justru memicu keluh kesah atau emosi dari penyelenggara pelayanan publik.

Amanah telah diberikan oleh masyarakat. Oleh sebab itu, konsekuensi dan risiko yang ada sudah sepatutnya disadari serta diperhitungkan sejak awal.