Menurur Didit, selain permasalahan distribusi, para ulama juga menyampaikan adanya indikasi permainan atau ketidakadilan di internal Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) sehingga DPRD Babel akan fokus untuk tidak saling menyalahkan, namun mencari solusi konkrit demi kepentingan masyarakat luas.

“Kami sudah memetakan kendala-kendalanya dan kedepan kita tidak fokus mencari masalah, tetapi mencari solusi. Jika masalah ini terus dibiarkan, saya khawatir akan berpotensi menjadi masalah sosial di Bangka Belitung,” ujarnya.

Sebagai langkah nyata, DPRD Babel telah mengagendakan rapat koordinasi bersama pihak-pihak terkait, mulai dari General Manager (GM) Pertamina, Kapolda Kepulauan Bangka Belitung, jajaran pemerintah daerah (eksekutif), hingga seluruh pemilik SPBU se-Bangka Belitung.

Didit berharap pertemuan tersebut dapat menghasilkan langkah-langkah preventif serta kepastian hukum dan regulasi agar krisis antrean BBM di Bangka Belitung tidak kembali berulang.

“Pemerintah Provinsi, DPRD dan Pertamina harus segera menyelesaikan ini bersama-sama. Harapan kita, pada hari Kamis nanti sudah ada kepastian langkah-langkah preventif sehingga masalah ini tidak terjadi lagi di Bangka Belitung,” tutup Didit.**