“Sekarang jumlah nelayan sudah semakin bertambah dan jatah solar masih sama, 350 ribu ton pertahun. Artinya solar itu terbagi dan tidak cukup untuk kami yang pergi melaut selama 12-15 hari,” kata Ferdi.

Selain itu para nelayan juga mengeluhkan sulitnya mendapatkan BBM subsidi jenis pertalite untuk penerangan kapal selama di laut, karena jumlah kapal nelayan semakin bertambah dengan banyaknya jumlah nelaya.

“Mereka yang dulu bukan nelayan sekarang sudah jadi nelayan dan mereka legal karena punya kapal yang juga dilengkapi surat-surat. Jadi kami butuh penerangan dilaut, sekali berangkat kami butuh 50 liter BBM subsidi perkapal,” ujarnya.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Babel, Yopi Wijaya membenarkan kondisi di lapangan memang nelayan di Pangkalpinang kekurangan realisasi kebutuhan solar karena saat ini kuota yang ada hanya di angka kurang lebih 300.000 liter.

Sedangkan fakta di lapangan dengan jumlah nelayan semakij bertambah dan hampir 422 nelayan. Dari jumlah tersebut kebutuhan kurang lebih di angka 462.000 liter, jadi ada kekurangannya sekitar 162.000 liter.

“Kami sudah melakukan rakor yang diinisiasi oleh Biro Ekonomi Pembangunan bersama dengan BPH Migas. Saat itu memang sudah disepakati akan ada penambahan untuk tiga kabupaten yakni Pangkalpinang, Belitung timur dan Bangka Selatan,” ujarnya.

Dari hasil rakor tersebut juga DKP Babel bersama Biro Ekonomi Pembangunan Setda Babel sudah bersurat ke Gubernur Babel tetapi memang sampai hari ini realisasi oleh BPH Migas masih belum ada.

“Besok pagi itu kita juga akan rapat di BPH Migas Jakarta untuk menyampaikan aspirasi dari nelayan-nelayan ini,” tutup Yopi.*