Oleh: Sobirin Malian — Dosen FH UAD

Pendahuluan: Dua Dunia, Dua Logika

Di panggung politik dan bisnis global, sebuah pemandangan kontras sering kali terjadi. Ketika seorang pejabat di sebuah negara mati-matian mempertahankan jabatannya meski didera skandal korupsi, di Jepang seorang menteri atau CEO bisa langsung membungkuk sembilan puluh derajat, meminta maaf, lalu menyatakan mundur hari itu juga.

Fenomena ini bukan sekadar urusan “tahu diri”, melainkan hasil dari anyaman tebal antara budaya malu, tuntutan sistemis, dan taktik penyelamatan kelompok. Namun pertanyaan yang lebih mendesak justru muncul di sisi lain: mengapa di banyak negara lain — termasuk Indonesia — justru semakin jelas kesalahannya, semakin keras ia mempertahankan kursi kekuasaan itu?

Sisa Spiritual Samurai: Kehormatan di Atas Kekuasaan

Akar tradisi Jepang ini ditarik ke masa lalu, di mana konsep Haji (malu) dan Sekinin (tanggung jawab) menjadi kompas moral utama.

Jika masyarakat Barat mengenal guilt culture — rasa bersalah yang bersifat personal antara individu dengan Tuhan atau hukum — Jepang adalah penganut kuat shame culture — budaya malu yang berbasis pada penilaian sosial dan kehormatan kelompok.

Bagi pemimpin Jepang, pelanggaran etik bukan hanya dosa pribadi, melainkan aib komunal yang mencoreng keluarga, instansi, hingga negara. Prinsip Sekinin menuntut tanggung jawab mutlak: seorang Menteri Keuangan bisa mundur bukan karena ia mengkorupsi, tetapi karena bawahannya memalsukan dokumen. Logikanya sederhana: jika bawahanmu gagal, itu karena kepemimpinanmu yang cacat.

Mengapa di Banyak Negara Lain — Semakin Jelas Salah, Semakin Keras Bertahan?

Inilah paradoks yang menyakitkan bagi demokrasi kita. Ketika di Jepang kepercayaan yang retak adalah alasan utama untuk pergi, di banyak negara justru bukti kesalahan yang menumpuk dianggap sebagai alasan untuk bertahan lebih kuat. Ada empat akar utama yang saling menguatkan:

1. Tidak Ada “Hukum Malu”, Hanya “Hukum Pidana”

Di banyak negara, ukuran kebenaran hanya satu: apakah ada pasal yang dilanggar dan apakah hakim sudah menjatuhkan vonis. Selama belum ada putusan pengadilan, sekalipun bukti di depan mata masyarakat sudah menumpuk setinggi gunung, pejabat akan berkata: “Saya belum terbukti bersalah, jadi saya tetap sah menjabat.”

Etika dipisahkan dari hukum. Yang tidak dilarang undang-undang, dianggap boleh dilakukan — meskipun hati nurani masyarakat sudah berteriak tidak pantas. Akibatnya, “belum terbukti secara hukum” dijadikan tameng untuk tetap duduk di kursi yang sudah kehilangan kehormatannya.

2. Biaya Mundur Terasa Lebih Besar daripada Risiko Bertahan

Perhitungan rasional yang mengerikan bekerja di sini:

Jika mundur → kehilangan kekuasaan, akses anggaran, perlindungan status, dan jaringan pengaruh
Jika bertahan → masih ada kendali atas informasi, kesempatan mempengaruhi proses hukum, dan waktu untuk melunakkan tuduhan

Selama tidak ada konsekuensi sosial yang menyakitkan, bertahan adalah keputusan yang “menguntungkan” secara pribadi. Mundur dianggap kelemahan, bukan kehormatan.