Bedah Anatomi Ekonomi Rabun Jauh dan Eksklusi Nuklir

Jika pahlawan masa silam melawan kolonialisme, melanjutkan perjuangan hari ini berarti meluruskan cacat logika ekonomi ekstraktif. Pembela tambang laut kerap berlindung di balik legalitas IUP dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) sebesar Rp32,1 miliar. Dalam akuntansi sumber daya alam, mempertahankan tambang laut demi Rp32,1 miliar sembari mengabaikan utang kerusakan ekologis sebesar Rp271,06 triliun merupakan praktik ekonomi rabun jauh (myopic economy). Pengambil kebijakan terjebak dalam miopia finansial yang mengejar keuntungan instan, tetapi buta terhadap kehancuran aset alam (natural capital depletion) dalam jangka panjang. Biaya pemulihan disembunyikan dari kas daerah: negara menerima recehan hari ini, lalu membayar bencana ratusan triliun di masa depan demi keuntungan korporasi sesaat.

Ketidakwarasan kalkulasi tersebut memukul lebih dari 80 persen warga Desa Batu Beriga yang sepenuhnya bergantung pada laut. Kerusakan pesisir dan pendangkalan muara memaksa nelayan melaut lebih jauh dengan beban bahan bakar minyak (BBM) 20 hingga 40 liter atau Rp300.000 per sekali jalan, demi memperoleh hasil bersih harian sebesar Rp100.000 hingga Rp150.000. Warga pesisir juga menghadapi ancaman eksklusi wilayah akibat proyek Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN).

Meskipun PT Thorcon Power Indonesia dibubarkan pada 20 Oktober 2026 dan dilikuidasi akibat kendala perizinan serta penolakan sosial, Dewan Energi Nasional (DEN) tetap mempertahankan target operasional PLTN 2032 dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN) dan RUPTL 2025–2034. Penugasan PLN Nusantara Power untuk menggarap reaktor modular kecil (small modular reactor/SMR) 250 megawatt (MW) di Bangka bersama mitra seperti Rosatom, serta langkah Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) untuk menyiapkan aturan reaktor terapung dan tapak selain Pulau Gelasa, akan menciptakan zona sterilisasi ketat yang melarang penangkapan cumi dan ikan, sekaligus berisiko terkontaminasi radioaktif.

Empat Agenda Sebelum 9 Desember

Secara konstitusional, izin bisnis dapat dievaluasi demi kepentingan publik, sedangkan ruang hidup nelayan dilindungi oleh Pasal 33 UUD 1945, UU Nomor 1 Tahun 2014, dan UU Nomor 7 Tahun 2016. Menindaklanjuti koordinasi Pansus DPRD bersama nelayan senior dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI pada 9 Oktober 2026, empat agenda korektif wajib dikunci sebelum 9 Desember 2026:

  1. Membuka draf peta final demi partisipasi bermakna (meaningful participation) sesuai tuntutan audiensi November 2026, menghapus Pasal 24 huruf d, serta menetapkan Zero Mining Area di Batu Beriga, Toboali, dan Batu Perahu.
  2. Mencabut seluruh 298 IUP laut di perairan sensitif tanpa tebang pilih antara PT Timah Tbk. dan tiga perusahaan swasta di Bangka Tengah.
  3. Menetapkan 75,85 persen area tambang ilegal sebagai kawasan rehabilitasi ekologis serta mengesahkan Wilayah Adat Laut guna membentengi pesisir dari zona eksklusi PLTN.
  4. Menjadikan RZWP3K sebagai fondasi kemandirian ekonomi pascatimah (post-tin era) dan transisi energi surya atau angin.

Pada akhirnya, revisi Perda RZWP3K Kepulauan Bangka Belitung menguji moralitas politik para pengambil kebijakan pasca-Hari Pahlawan. Ketuk palu 9 Desember 2026 menjadi pembuktian nyata: apakah parlemen dan pemerintah daerah meneladani integritas pahlawan bangsa dengan berdiri tegak melindungi ruang hidup rakyat, atau menyerah pada miopia ekonomi destruktif demi syahwat korporasi sesaat. Peta laut Bangka Belitung tidak boleh digambar ulang oleh modal rabun jauh, sebab taruhannya adalah kedaulatan pangan, keselamatan pesisir, dan martabat generasi mendatang.