Oleh: Randi Syafutra — Dosen Konservasi Sumber Daya Alam Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung, Kandidat Doktor Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan IPB University, & Pendiri TERRA Indonesia

Keteguhan ratusan nelayan Toboali, Bangka Selatan, dan Desa Batu Beriga, Bangka Tengah, yang menginap di halaman Gedung DPRD Kepulauan Bangka Belitung sejak 8 November 2026 menjadi ujian nyata bagi moralitas politik daerah tepat pada Hari Pahlawan Nasional, 10 November 2026. Diawali dengan unjuk rasa bersama Walhi pada 6 November 2026, solidaritas warga pesisir menghidupkan tema “Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan” dengan membela ruang hidup secara konstitusional.

Tekanan warga mendorong legislatif menunda paripurna pengesahan revisi Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) 2020 hingga 2040 hingga 9 November 2026. Ketua DPRD Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, memperpanjang masa kerja Panitia Khusus (Pansus) dan menggeser target pengesahan dari 20 November menjadi 9 Desember 2026.

Kajian ulang substansi zonasi bersama Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) diperkuat dengan surat resmi Bupati Bangka Selatan agar perairan Batu Perahu dibebaskan dari aktivitas pertambangan dan ditetapkan sebagai zona tangkap cumi serta ikan bagi nelayan tradisional. Revisi Perda RZWP3K menjalankan kebijakan satu peta (one spatial policy) sesuai UU Nomor 6 Tahun 2023 dan PP Nomor 21 Tahun 2021 guna mengintegrasikan tata ruang darat (RTRW) dan laut. Namun, dokumen awal mengungkap 298 Izin Usaha Pertambangan (IUP) laut seluas 595.381 hektare yang mengimpit Kawasan Pemanfaatan Umum (KPU) perikanan dan pariwisata.

Tebang Pilih Izin dan Defisit Ekologis

Tambahan waktu hingga 9 Desember 2026 menguji moralitas politik parlemen agar bebas dari kompromi setengah hati. Dalam pembahasan penghapusan Pasal 24 huruf d Perda Nomor 3 Tahun 2020 di Batu Beriga, Lubuk Besar, muncul sorotan atas dugaan tebang pilih dalam pembatalan izin. Pansus cenderung mengusulkan pencabutan konsesi PT Timah Tbk. di Batu Beriga, tetapi belum secara tegas menyentuh tiga perusahaan swasta pemegang IUP di Bangka Tengah. Pansus juga menyepakati bahwa perairan Pulau Belitung bebas dari tambang laut demi pariwisata, sedangkan Pulau Bangka dibebani konsesi ekstraktif. Menghadapi ketimpangan keadilan ruang (spatial injustice) ini, nelayan meneladani keberanian moral untuk membela hak konstitusional mereka dari oligarki.

Moralitas politik dalam menata ruang laut wajib berpijak pada daya dukung lingkungan Bangka Belitung yang kritis. Korupsi tata niaga timah 2015 hingga 2022 merugikan negara dan lingkungan sebesar Rp300 triliun, dengan kerusakan ekologis murni sebesar Rp271,06 triliun, meliputi kawasan hutan sebesar Rp223,36 triliun serta pesisir dan laut sebesar Rp47,70 triliun. Eksploitasi masif menyisakan 167.104 hektare lahan kritis dan merusak 10.858 hektare mangrove. Citra satelit Pulau Bangka membuktikan bahwa tambang dalam zonasi resmi tercatat sebesar 24,15 persen, sementara 75,85 persen sisanya merupakan tambang ilegal yang berisiko diputihkan tanpa transparansi peta.