Menyelamatkan Bangka Belitung dari Krisis Tambang Timah: Saatnya Pemerintah Menerapkan Tata Kelola Adaptif dan Berkelanjutan

Oleh: Iptu Irham Zamzami, S.E. — Mahasiswa Magister Administrasi Publik Institut Pahlawan 12/Danki 1 Yon B Brimob Belitung

Bangka Belitung merupakan salah satu daerah penghasil timah penting di Indonesia. Selama puluhan tahun, komoditas ini menjadi sumber pendapatan masyarakat, membuka lapangan pekerjaan, dan menggerakkan perekonomian daerah. Namun, di balik manfaat ekonomi tersebut, pertambangan timah juga meninggalkan persoalan serius berupa kerusakan hutan, lahan kritis, pencemaran perairan, dan lubang-lubang bekas tambang yang belum dipulihkan secara optimal.

Persoalan ini bukan sekadar masalah lingkungan, melainkan masalah publik yang berkaitan langsung dengan tanggung jawab pemerintah dalam mengelola sumber daya alam. Kekayaan alam seharusnya memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, bukan justru meninggalkan kerusakan yang harus ditanggung generasi berikutnya.

Tulisan hukum Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025 mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 167.104 hektare lahan kritis dan sangat kritis di Bangka Belitung berdasarkan data tahun 2022. Sekitar 70 persen kerusakan tersebut dikaitkan dengan aktivitas pertambangan timah. Angka ini menjadi peringatan bahwa pengelolaan pertambangan membutuhkan perhatian serius dan tidak dapat hanya mengandalkan kepentingan ekonomi.
Ketika Kebijakan Tidak Sejalan dengan Pelaksanaan

Akar persoalan pertambangan timah tidak hanya terletak pada perilaku penambang ilegal, tetapi juga pada persoalan tata kelola pemerintahan. Regulasi mengenai pertambangan dan perlindungan lingkungan sebenarnya telah tersedia, antara lain Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Namun, keberadaan regulasi belum sepenuhnya menjamin keberhasilan pelaksanaannya.