Masih terdapat tantangan dalam pengawasan, koordinasi kelembagaan, penegakan hukum, serta pengendalian dampak lingkungan. Di sisi lain, ketergantungan sebagian masyarakat terhadap pertambangan membuat kebijakan penertiban tidak mudah dilaksanakan.
Persoalannya menjadi semakin kompleks ketika kepentingan ekonomi jangka pendek lebih dominan dibandingkan kepentingan ekologis jangka panjang. Pemerintah tidak cukup hanya menerbitkan izin dan melakukan penertiban, tetapi harus memastikan seluruh proses pertambangan berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menganalisis Persoalan dengan Perspektif Administrasi Publik

Buku Teori dan Prinsip Ilmu Administrasi Publik: Paradigma Baru Tata Kelola Pemerintahan Adaptif dan Berkelanjutan karya Diah Vitaloka memberikan landasan yang relevan untuk memahami persoalan tersebut. Pemikiran administrasi publik kontemporer dalam buku ini menekankan pentingnya pemerintahan yang adaptif, kolaboratif, akuntabel, dan berorientasi pada keberlanjutan.

Pertama, konsep Good Governance menegaskan bahwa pemerintahan harus dijalankan berdasarkan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan supremasi hukum. Dalam pengelolaan timah, prinsip tersebut berarti pemerintah harus membuka informasi perizinan, mengawasi kewajiban reklamasi, serta menindak pelanggaran tanpa diskriminasi.

Kedua, pendekatan Collaborative Governance sebagaimana dijelaskan Ansell dan Gash (2008) menempatkan pemerintah, perusahaan, masyarakat, dan organisasi masyarakat sipil sebagai pihak yang perlu bekerja sama menyelesaikan persoalan publik. Pengelolaan tambang tidak mungkin berhasil apabila pemerintah bekerja sendiri tanpa melibatkan masyarakat yang merasakan langsung dampak pertambangan.