Aset tersebut sebagian berasal dari pembangunan pada periode sebelum 2007, termasuk aset yang sebelumnya berada dalam pengelolaan unit kerja bidang permukiman sebelum terbentuknya balai.

“Ini aset-aset lama, seperti jalan kampung dan gorong-gorong. Ada yang berasal dari 2007, 2005, bahkan 2004. Aset-aset ini sudah ada sebelum terbentuknya balai,” ungkap Fikri.

Menurutnya, proses serah terima dilakukan sebagai tindak lanjut terhadap aset-aset lama yang selama ini masih tercatat dalam administrasi pemerintah pusat. Dengan penyerahan kepada Pemkab Beltim, aset tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan dan dikelola sebagaimana mestinya.

Fikri mengatakan proses pendataan dan penertiban aset infrastruktur lama masih terus berlangsung. Sebab, keberadaan aset yang dibangun dalam periode berbeda membutuhkan pemeriksaan lebih rinci, termasuk memastikan lokasi dan kondisi fisiknya.

BPBPK juga terus berkoordinasi dengan perangkat daerah yang menangani pengelolaan aset di lingkungan Pemkab Beltim agar proses administrasi dan serah terima dapat dilanjutkan terhadap aset-aset lain yang memenuhi ketentuan.

“Masih banyak pendataan aset yang harus dilakukan. Karena aset-aset ini berasal dari tahun-tahun lama, lokasinya harus dicek satu per satu dan lebih detail. Ini masih berproses bersama teman-teman bagian aset di pemerintah daerah,” kata Fikri.

Fikri berharap proses penyerahan aset dapat terus berlanjut sehingga infrastruktur yang telah tercatat dan diserahterimakan kepada Pemkab Beltim dapat dikelola secara lebih optimal.

Dengan kejelasan status kepemilikan dan tanggung jawab pengelolaan, pemerintah daerah diharapkan memiliki dasar yang lebih kuat dalam melakukan pemeliharaan maupun merencanakan pembangunan infrastruktur lanjutan.

Sumber: Lawang Beltim