Disiplin ASN Bangka Barat Dipertanyakan, Sistem E-Presensi Diduga Bobol Pakai Fake GPS
Disiplin ASN Bangka Barat Dipertanyakan, Sistem E-Presensi Diduga Bobol Pakai Fake GPS
BANGKA BARAT, TIMELINES.ID – Sistem absensi digital (E-Presensi) milik Pemerintah Kabupaten Bangka Barat kini tengah menjadi sorotan tajam publik.
Aplikasi yang dibangun menggunakan anggaran daerah tersebut diduga kuat memiliki celah keamanan serius yang memicu maraknya praktik manipulasi kehadiran oleh oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) menggunakan aplikasi Fake GPS (lokasi palsu).
Munculnya dugaan ini langsung memicu kritik keras dari berbagai kalangan masyarakat. Pemkab Bangka Barat, khususnya kepala daerah selaku pembina kepegawaian dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dinilai lemah dalam melakukan pengawasan dan evaluasi teknologi.
Praktik culas ini dibenarkan oleh salah seorang ASN di lingkungan Pemkab Bangka Barat yang meminta identitasnya dirahasiakan. Menurut sumber tersebut, celah pada aplikasi E-Presensi sudah menjadi rahasia umum dan dimanfaatkan oleh oknum pegawai untuk memanipulasi jam kehadiran tanpa harus berada di kantor.
“Sebenarnya ini sudah bukan rahasia lagi di kalangan pegawai. Ada oknum yang jam 7 pagi masih di rumah atau di warung kopi, tapi di sistem sudah tercatat masuk kantor karena pakai aplikasi pelacak lokasi palsu. Kasihan kami yang repot-repot datang tepat waktu melintasi jarak jauh, sementara yang curang aman-aman saja tanpa sanksi,” ungkap sumber internal tersebut kepada timelines.id, Selasa (7/7/2026) pagi.
Ia mengatakan, kecurangan ini diduga sudah berjalan bahkan sejak aplikasi tersebut diluncurkan. Padahal sistem, absensi ini mempengaruhi dengan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN. Baik itu PNS dan PPPK Penuh Waktu, kecuali PPPK Paruh Waktu.
“Dalam artian sistem absensi ini kalau dia kecepatan atau terlambat sesuai waktu, maka akan ada potongan. Untuk besarannya, tergantung berapa lama dia terlambat, baik itu di waktu pagi atau sore. Karena kalau tidak salah, absensi siang tidak dihitung. Ada jabatan atau tidak juga mempengaruhi besaran potongan TPP itu,” katanya.