3.825 Warga Bangka Selatan Kini Tercover JKN Berkat CSR 7 Perusahaan
3.825 Warga Bangka Selatan Kini Tercover JKN Berkat CSR 7 Perusahaan
BANGKA SELATAN, TIMELINES.ID — Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan terus memperkuat komitmennya dalam memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dan rentan miskin. Melalui program Penguatan Perlindungan Sosial kepada Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin melalui Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR) Tahun 2026, Pemkab Bangka Selatan menggandeng tujuh perusahaan untuk memperluas cakupan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, tujuh perusahaan, dan BPJS Kesehatan yang berlangsung di Kantor BPJS Kesehatan Pangkalpinang, Selasa (14/7/2026).
Penandatanganan PKS dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Bangka Selatan Hj. Debby Vita Dewi, S.E., M.M., didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan Hefi Nuranda, S.T., M.M., jajaran Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, perwakilan perusahaan/badan usaha, serta BPJS Kesehatan.
Melalui kerja sama tahap pertama ini, sebanyak 3.825 masyarakat yang tersebar di 11 desa, empat kecamatan, dan tiga kelurahan di Kabupaten Bangka Selatan akan memperoleh perlindungan JKN dengan dukungan dana CSR dari tujuh perusahaan senilai sekitar Rp 803.250.000.
Dalam kesempatan tersebut, Wabup Debby menjelaskan bahwa kerja sama tersebut merupakan langkah awal kolaborasi antara pemerintah daerah dan badan usaha dalam meningkatkan kepesertaan JKN sekaligus membantu pembiayaan program kesehatan di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah.
“Hari ini merupakan pelaksanaan PKS tahap pertama dengan tujuh perusahaan. Sebelumnya kami telah menginventarisasi perusahaan-perusahaan yang ada di Bangka Selatan, dan Alhamdulillah seluruh perusahaan yang dijadwalkan hadir pada tahap pertama ini ikut menandatangani kerja sama,” ujarnya.
Wabup Debby menegaskan, dukungan dari dunia usaha menjadi bentuk kepedulian nyata terhadap masyarakat sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah dan sektor swasta dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.