Kuota RKAB Cuma 3.300 Ton, Pemkab dan DPRD Beltim Adukan Lesunya Ekonomi ke Kemenhan

JAKARTA, TIMELINES.ID — Alokasi kuota Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pertambangan timah yang hanya berkisar 3.300 ton dinilai menjadi salah satu pemicu utama melesunya perekonomian masyarakat di Pulau Belitung. Minimnya kuota tersebut menggerakkan Bupati Belitung Timur, Kamarudin Muten, bersama pimpinan daerah se-Pulau Belitung untuk mendatangi Kementerian Pertahanan RI pada Rabu (29/7/2026).

Dalam audiensi yang diterima oleh Wakil Menteri Pertahanan RI, Marsekal TNI (Purn.) Donny Ermawan Taufanto, Kamarudin menegaskan bahwa kuota 3.300 ton saat ini sangat jauh dari kata cukup untuk mengakomodasi realitas kebutuhan lapangan.

“Angka 3.300 ton itu tidak mampu menampung aktivitas penambangan warga. Dampaknya langsung terasa: perputaran uang tersendat, penyerapan jasa pertambangan anjlok, dan masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor ini menjadi resah,” ujar Kamarudin di Kantor Kemenhan, Jakarta.

Penurunan kuota dan pembatasan aktivitas tambang ini dinilai memicu efek domino yang mengkhawatirkan di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Selain ancaman lonjakan angka pengangguran, kondisi ini berpotensi memicu kerawanan sosial hingga maraknya kembali pertambangan tanpa izin (ilegal).