Penulis: Eqi Fitri Marehan, S.I.Kom — Guru Informatika MTsS Plus Bahrul Ulum

Setiap tanggal 17 Agustus, seluruh penjuru negeri bersorak menyambut hari kemerdekaan. Bendera merah putih dikibarkan dengan gagah, lagu kebangsaan bergema di mana-mana, dan lambaian bendera kecil di tangan warga menjadi pemandangan yang menyentuh hati. Kita merayakan bebasnya bangsa ini dari belenggu penjajahan, berterima kasih pada pahlawan yang telah berkorban nyawa dan harta demi satu kata: Merdeka. Namun, di tengah kemeriahan perayaan itu, jujurlah sejenak: apakah kemerdekaan yang kita nikmati hari ini sudah sepenuhnya merdeka? Secara de jure, kita memang bebas. Tidak ada lagi penjajah asing yang menginjak bumi pertiwi, tidak ada lagi perintah dalam bahasa asing yang memerintah hidup mati rakyat kita. Tetapi secara hakiki, kemerdekaan kita masih terasa “gagal” atau setidaknya belum tuntas sepenuhnya.

Kemerdekaan sejati bukan sekadar bebas dari kekuasaan bangsa asing. Kemerdekaan sejati adalah ketika setiap anak bangsa bebas dari kebodohan, bebas dari kemiskinan, bebas dari ketidakadilan, dan bebas dari rasa takut. Sayangnya, lebih dari tujuh puluh tahun berlalu, bayang-bayang “penjajah baru” masih terlihat jelas di sini. Penjajah itu bukan lagi tentara berseragam asing, melainkan kebodohan yang masih menguasai jutaan pikiran, kemiskinan yang masih membelenggu jutaan kehidupan, ketimpangan kesempatan yang masih memisahkan anak bangsa menjadi dua kelompok besar: yang serba berkecukupan dan yang serba kekurangan. Di sinilah letak kegagalan kemerdekaan kita: kita telah merdeka secara politik, namun belum merdeka sepenuhnya dalam pendidikan, ekonomi, dan keadilan sosial.

Lihatlah pendidikan yang seharusnya menjadi hak setiap warga negara, namun masih banyak anak-anak di pelosok negeri yang terpaksa berjuang hanya untuk bisa masuk ke dalam ruang kelas yang layak. Masih ada yang harus menyeberangi sungai, mendaki bukit berbahaya, atau berjalan berjam-jam demi selembar ilmu. Padahal, kemerdekaan tanpa kemerdekaan berpikir adalah kemerdekaan yang rapuh. Jika pikiran rakyat masih dibelenggu kebodohan, maka kemerdekaan itu hanyalah nama tanpa isi. Di sisi lain, ekonomi yang seharusnya berputar di tangan rakyat, justru seringkali dikuasai oleh segelintir kelompok saja. Kesenjangan yang makin melebar menampakkan wajah pahit kemerdekaan yang belum berpihak pada yang lemah. Rakyat kecil masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar, sementara kekayaan alam negeri ini mengalir deras meninggalkan mereka. Bukankah kemerdekaan berarti keadilan bagi semua anak bangsa? Jika tidak demikian, maka kemerdekaan itu memang belum tuntas.