Oleh: Hermianto — Anggota DPW Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) Babel

Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Bangka saat ini memasuki masa penataan administrasi yang sangat penting. Sejak resmi dilantik pada tanggal 5 November 2025 oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, kepemimpinan Bupati Fery Insani dan Wakil Bupati Syahbudin telah berjalan mendekati masa satu tahun.

Pemerintah Kabupaten Bangka dalam kurun waktu tersebut, harus mengelola jalannya administrasi publik sekaligus menyelesaikan berbagai urusan pembangunan daerah di tengah tantangan keterbatasan fiskal. Sekretaris Daerah dalam struktur organisasi pemerintah daerah menjadi sangat diperlukan agar kebijakan eksekutif dapat dijalankan secara terarah oleh seluruh perangkat daerah.

Selama beberapa bulan terakhir, posisi pimpinan administrasi daerah tersebut diisi oleh pejabat sementara. Penunjukan pejabat sementara ini bertujuan menjaga keberlanjutan pelayanan publik dan administrasi kepegawaian. Namun, posisi Pelaksana Tugas memiliki keterbatasan kewenangan secara hukum, terutama dalam mengambil keputusan strategis jangka panjang dan menetapkan kebijakan anggaran.

Bupati Bangka Fery Insani telah memastikan bahwa rencana pelantikan Sekretaris Daerah definitif sudah dipastikan berlangsung 05 Oktober 2026. Penetapan pejabat definitif ini memberikan kepastian struktur organisasi pemerintahan serta mempercepat pelaksanaan berbagai program kerja daerah yang sedang berjalan.

Peningkatan Kinerja dan Beban Kerja Penggabungan SKPD

Selama ini, narasi penataan pemerintahan sering kali berfokus pada efisiensi anggaran dan perampingan struktur. Namun, efisiensi fiskal semata tidak membawa dampak berarti apabila tidak diimbangi dengan peningkatan kinerja birokrasi secara nyata.

Pemerintah Kabupaten Bangka saat ini sedang menjalankan langkah perampingan dan penggabungan terhadap sejumlah kantor serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) baru. Beberapa instansi dengan nomenklatur luas, seperti dinas yang membidangi pekerjaan umum, perumahan, kesehatan, hingga keluarga berencana, disesuaikan strukturnya agar organisasi menjadi lebih efektif.

Bupati Bangka menegaskan bahwa proses penataan ini dilakukan tanpa ada tindakan penonjoban pegawai. Meskipun kebijakan ini memberikan kepastian bagi ASN, penggabungan fungsi organisasi secara langsung menambah beban tugas dan tanggung jawab kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Seorang kepala OPD kini dituntut mengelola cakupan urusan publik yang lebih luas dengan jumlah personel yang terbatas.

Oleh karena itu, Sekretaris Daerah baru bertanggung jawab menetapkan standar kinerja yang jelas serta memfasilitasi pembagian beban kerja secara rasional. Efisiensi anggaran perubahan yang diproyeksikan hingga kisaran Rp300 miliar harus dijaga agar tidak mengalami defisit. Hal ini harus diikuti dengan pembuktian kinerja seluruh jajaran birokrasi. Penataan SKPD tidak boleh berhenti pada penghematan belanja rutin, melainkan harus menghasilkan peningkatan kecepatan dan kualitas hasil kerja aparatur dalam melayani warga.

Tantangan Memilih Kepala OPD Berkualitas dan Crisis SDM

Tugas mendesak lainnya bagi Sekretaris Daerah baru adalah mengordinasikan pengisian sejumlah posisi jabatan pimpinan tinggi atau kepala OPD yang masih kosong. Anggota DPRD Kabupaten Bangka menyoroti kekosongan posisi strategis ini karena pejabat berstatus sementara memiliki batasan kewenangan yang dapat menghambat eksekusi program pembangunan daerah. Selain itu, Sekretaris Daerah baru harus melakukan evaluasi kinerja terhadap pejabat yang telah lama menduduki posisi tertentu guna mencegah stagnasi organisasi.

Tantangan utama bagi Sekretaris Daerah dan pemerintah daerah adalah memastikan bahwa kepala OPD yang terpilih nantinnya merupakan figur yang benar-benar berkualitas, kompeten, dan memiliki integritas tinggi. Pejabat yang tidak mampu memenuhi target kerja atau tidak memenuhi kualifikasi perlu dievaluasi sesuai aturan kepegawaian agar tidak menghambat agenda kerja pemerintah.