Cegah Risiko Hukum, Pemkab Gandeng Kejari Bateng Kawal Proyek Strategis 2026 

BANGKA TENGAH, TIMELINES.ID — Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah menunjukkan komitmen kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan bebas dari permasalahan hukum. Hal ini ditegaskan melalui agenda Entry Meeting Kegiatan Proyek Strategis Daerah dan Prioritas Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Aula Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangka Tengah.

Entry Meeting ini difokuskan pada penyelarasan tata kelola, mitigasi risiko, dan sinkronisasi teknis pelaksanaan proyek. Langkah awal ini menjadi bagian penting dari program Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) Kejaksaan Republik Indonesia yang menjadi sebuah upaya preventif (pencegahan) guna mengawal proyek-proyek prioritas daerah agar berjalan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran.

Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman, menyambut baik serta memberikan dukungan penuh atas langkah pendampingan dan asistensi dari Tim PPS Kejari Bangka Tengah.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, kami sangat mengapresiasi langkah Kejari Bateng. Pendampingan dan asistensi ini sangat penting agar seluruh urusan pemerintahan daerah di tahun 2026, terutama program-program prioritas dan pembangunan strategis, dapat berjalan sesuai aturan, akuntabel, dan bebas dari masalah hukum di kemudian hari,” ungkap Algafry, Kamis (22/10/2026).

Bupati juga menginstruksikan seluruh jajaran OPD untuk bersikap proaktif dan terbuka dalam menyajikan data serta informasi yang dibutuhkan selama proses pengawalan berlangsung.