Pahlawan, Rasa Memiliki, dan Penonton di Negeri Sendiri
Oleh: Hermianto — Pembelajar Sosial Politik dan Pembangungan
Suatu sore di hari Minggu kemarin bulan November 2026, seorang teman main ke rumah. Seperti biasanya kami berdiskusi tentang politik dan pemerintahan. Sampai akhirnya diskusi kami mengarah pada hari pahlawan. Lalu, ia menghela napas panjang. “Zaman sekarang,” katanya dengan nada datar yang terkesan bijak, “kata ‘pahlawan’ itu sudah kehilangan magisnya. Kita tidak punya lagi musuh bersenjata untuk dilawan. Peringatan 10 November ini akhirnya cuma jadi seremonial rutin.”
Saya diam sebentar sore itu. Bukan karena menyepakati kalimatnya, melainkan karena gusar pada kesimpulan yang ditariknya begitu gampang.
Saya tidak menyangkal bahwa rutinitas tahunan sering kali membilas kekhidmatan sejarah menjadi sekadar serangkaian upacara berbaris dan hening cipta yang mekanis. Yang saya tolak bukan kenyataan bahwa perayaan kita sering terasa hampa, melainkan lompatannya: dari “perayaan kita sering kali seremonial” menjadi “semangat kepahlawanan telah mati karena kita tak lagi memegang senjata.”
Lompatan pemikiran seperti itu jaraknya sangat jauh. Di ujung yang satu ada pengakuan jujur atas keterasingan generasi hari ini dari ritual-ritual sejarah. Di sisi lain ada vonis prematur atas sebuah bangsa yang seolah-olah telah kehabisan alasan untuk berjuang, hanya karena medan tempurnya tidak lagi memuntahkan peluru.
Sebuah bangsa tidak pernah kehabisan pahlawan hanya karena bambu runcing telah berpindah ke dalam museum. Mengukur kepahlawanan belaka dari keberanian berdiri di depan moncong meriam adalah pembacaan sejarah yang dangkal dan tidak adil.
Jika kita mau membuka kembali catatannya, Pertempuran Surabaya pada 10 November 1945 tidak meletus karena orang-orang masa itu gemar berperang. Peristiwa tragis di mana Kota Surabaya mendadak berubah menjadi neraka itu dipicu oleh ultimatum Mayor Jenderal Eric Carden Robert Mansergh. Setelah terbunuhnya Brigadir Jenderal Mallaby pasca-insiden perobekan bendera di Hotel Yamato, tentara Sekutu memerintahkan seluruh pimpinan dan rakyat Surabaya menyerahkan senjata sebelum pukul enam pagi. Ultimatum itu diiringi ancaman gempuran total dari darat, laut, dan udara.
Bung Tomo melalui Radio Pemberontakan BPRI tidak membakar semangat rakyat untuk sekadar mencari kematian yang heroik. Begitu pula KH Hasyim Asy’ari dan KH Wahab Hasbullah yang menggerakkan para santri dan milisi rakyat melalui Resolusi Jihad. Mereka bertempur selama tiga minggu, mengorbankan lebih dari 20.000 jiwa rakyat Surabaya yang gugur dan 1.600 tentara lawan yang tewas atau terluka. Ribuan orang yang namanya tak pernah tercatat dalam buku pelajaran bertempur karena satu hal yang sangat sederhana: mereka merasa memiliki negeri ini. Mereka juga menolak diperlakukan seperti pengungsi yang harus meminta izin untuk bernapas di tanah lahirnya sendiri.
Mereka memberikan segalanya untuk sesuatu yang mungkin tak pernah sempat mereka nikmati, untuk masa depan sebuah Republik yang waktu itu bahkan belum genap berusia tiga bulan. Ketika generasi hari ini menyimpulkan bahwa kepahlawanan telah usai hanya karena kita tidak lagi bertempur fisik melawan tentara Sekutu, kita sebenarnya sedang melakukan pengkhianatan paling halus terhadap mereka yang membuktikan sebaliknya dengan darah mereka.
Saya sering mendengar anak-anak muda zaman sekarang mengucapkan kalimat-kalimat yang terdengar sangat kritis tentang negeri ini. Di media sosial, di kantin kampus, atau di kedai-kedai kopi, sinisme terhadap kondisi berbangsa dipamerkan dengan begitu tangkas. Bahwa negeri ini memang sudah rusak dari sananya dan yang jujur pasti kalah.
Sinisme semacam itu sering kali terdengar seperti kecerdasan yang tinggi, padahal ia adalah bentuk paling halus dari menyerah. Ia membuat seseorang hidup di negerinya sendiri seperti penonton yang sudah membeli tiket bioskop mahal: merasa berhak menuntut pertunjukan yang sempurna dan merasa berwenang mengomentari setiap adegan yang buruk. Akan tetapi, sama sekali tidak punya urusan dengan mutu pertunjukan itu sendiri.
Orang yang tidak merasa memiliki cukup mengamati dari jauh dan menilai dengan sinis, lalu angkat kaki ketika keadaan memburuk. Ia tidak perlu marah, sebab memang tidak ada yang hilang darinya. Sementara mereka yang benar-benar merasa memiliki tidak pernah punya pilihan untuk pergi. Kritik yang paling tajam dan keras terhadap negeri ini justru selalu lahir dari mulut orang-orang yang paling tidak bisa meninggalkannya. Itulah bentuk keterikatan etis yang tidak bisa diputus oleh rasa frustrasi apa pun.
Rasa memiliki yang sejati adalah sesuatu yang memungkinkan kita bersatu tanpa harus menjadi seragam. Di sinilah kita perlu meletakkan makna baru kepahlawanan masa kini. Musuh kita hari ini tidak datang membawa kapal terbang atau kapal perang. Musuh kita bersembunyi di dalam derasnya arus informasi tanpa etika, banjir misinformasi dan hoaks yang memecah belah, kejahatan siber, kebodohan yang terstruktur, krisis lingkungan, hingga polarisasi sosial yang mengikis rasa percaya antarsesama.

