BANGKA BELITUNG, TIMELINES.ID  — Aplikasi rekrutmen tenaga Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bermasalah yang dialami dua honorer Unit Damkar Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bangka mendapat respon dari anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bangka, Novian Arywijaya.

“Kami dari Komisi I akan berkoordinasi dengan BKPSDM untuk memonitor dan mengawal persoalan ini. Apalagi mereka (BKPSDM-pen) sudah diperintah Pak Bupati untuk menindak lanjuti proses ini,” ujar Novian yang akrab disapa Aray itu, pada Sabtu (3/5/2023) malam kemarin.

Sebagai mitra Komisi I, Aray menegaskan akan mendorong BKPSDM Kabupaten Bangka untuk percepat menyelesaikan kesalahan teknis yang menyebabkan proses seleksi PPPK dua orang tenaga honorer tersebut bermasalah.

Baca Juga  Ada Spot Foto Terbaru, Yuk Kunjungi Batu Belimbing Toboali

“Saya dari Fraksi Partai Gerindra sekaligus Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bangka, yang BKPSDM merupakan mitra kami, meminta OPD berwenang untuk segera mengurus semua kesalahan yang terjadi, baik itu secara teknis maupun non-teknis,” paparnya.

Selain itu, Aray juga meminta Pemkab Bangka untuk terus memantau perkembangan masalah ini, supaya dapat diselesaikan secara cepat dan tepat, sehingga masalah tersebut pun tidak berkembang liar di masyarakat.

“Karena adanya kesalahan ini jangan membuat opini-opini yang berkembang menjadi tidak baik. Kalau memang kesalahan ini dari aplikasi, kita harus transparan. Kita paparkan kesalahannya, biar semua jelas dan terang sehingga bisa cari solusi terbaik. Sebab seleksi PPPK ini harus transparan dan akuntabel,” tegas Aray.

Baca Juga  Lanal Babel Gagalkan Penyelundupan 5 Ton Pasir Timah di Pantai Kelayang Sungailiat