Pemkab Bangka Raih Penghargaan Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dari Ombudsman

BANGKA, TIMELINES.ID – Pemerintah Kabupaten Bangka meraih penghargaan Top 10 Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik atau Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Seluruh Indonesia tahun 2023 dari Ombudsman RI. Pemkab Bangka memperoleh nilai kepatuhan 97,13, berada pada zona hijau dengan kategori A atau Opini Kualitas Tertinggi.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Sekda Kabupaten Bangka, Drs. H. Andi Hudirman dari Pimpinan Ombudsman RI pada acara Penganugerahan Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Kamis (14/12/2023).

Ombudsman RI mengumumkan hasil penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2023 terhadap 25 kementerian, 14 lembaga, dan 547 pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Hadir pada kesempatan ini, Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Republik Indonesia, Prof. Dr. Mahfud MD, pimpinan Ombudsman RI, Gubernur, Bupati dan Wali Kota di Indonesia.

Pj Bupati Bangka, M. Haris mengatakan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, pihaknya berkomitmen menjadikan pelayanan publik sebagai jiwa penyelenggara pemerintah.

“Opini kualitas tertinggi yang kami raih tersebut menunjukkan bahwa Pemkab Bangka sudah sangat baik dalam menerapkan empat dimensi pelayanan publik, yaitu pertama, dimensi input mencakup variabel kompetensi dan variabel sarana dan prasarana. Kedua, dimensi proses berkaitan dengan standar pelayanan publik. Ketiga, dimensi output berupa penilaian persepsi maladministrasi. Keempat, dimensi pengaduan berupa pengelolaan pengaduan,” kata Haris, Jum’at (15/12/2023).

Haris juga menyampaikan terima kasih atas penghargaan dan apresiasi yang diberikan Ombudsman RI yang dapat memberikan pelayanan, dampak dan responsif terbaik bagi masyarakat.

“Arahan dan pendampingan yang diberikan Ombudsman RI menjadi acuan bagi kami untuk memberikan pelayanan yang terbaik, berdampak, dan responsif kepada Masyarakat. Kedepannya penyelenggara pelayanan publik harus memberikan pelayanan yang berkualitas dengan mengedepankan efisiensi dan efektifitas yang mampu menjawab kebutuhan Masyarakat,” ucapnya.