Oleh: Dedy Irawan

Literasi, bagi sebagian orang entah apa artinya. Takbegitu penting dan takmenghasilkan cuan. Di kalangan pemerintahan misalnya, biasanya bidang literasi diletakkan di perangkat yang “terbuang”.

Takmenjadi perhatian pimpinan. Mau jalan silakan, gak juga gak apa-apa. Pimpinan tentu lebih memperhatikan perangkat di bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum.

Jarang sekali ada pimpinan yang memperhatikan perangkat perpustakaan. Ya, literasi itu untuk apa, dan manfaatnya apa? Mungkin seperti itu yang ada dalam pikiran mereka.

Imbasnya, dukungan anggaran untuk mendongkrak budaya literasi pun minim, bahkan nyaris tidak ada. Jika dulu, wajar ketika Presiden Soekarno rela berjalan kaki dari Blitar ke Tulungagung hanya untuk membebaskan buta aksara (buta literasi).

Baca Juga  Kelola THR Lebaran Anak, Orang Tua Wajib Ajarkan Ini!

Karena memang pemerintahan Sukarno takmemiliki anggaran pemberantasan buta aksara. Berbeda dengan saat ini, anggaran ada tapi kok pimpinan masih takpeduli dengan budaya literasi.

Mereka takpaham ketika berbicara peningkatan budaya literasi berkaitan erat dengan peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM). Mereka takmengerti ketika berbicara budaya literasi beririsan dengan tingkat kualitas SDM daerah.

Mereka juga taktahu jika berbicara gerakan literasi mampu menciptakan masyarakat yang cerdas dan kritis.

Sebut saja, saking pedulinya Duta Baca Indonesia, Gol A Gong dengan para pegiat literasi di Bangka Selatan, ia bahkan mendorong negeri junjung besaoh memiliki Perda Literasi.