Bupati Bangka Selatan: Gaya Kepemimpinan One Man Show?

Oleh: Suhardi, M.M. — Pemerhati Daerah/ Pengajar Salah Satu Perguruan Tinggi di Babel

Jika ditanya siapa kepala daerah paling populer di Bangka Belitung saat ini, publik kemungkinan akan menyebut Bupati Bangka Selatan, Riza Herdavid.

Dengan lebih dari 582 ribu pengikut di media sosial TikTok dan satu video viral yang ditonton lebih dari 32 juta kali pada 24 Agustus 2025, ia berhasil menarik perhatian luas. Namun, di balik popularitasnya, gaya kepemimpinannya melalui penggunaan media sosial, program Aik Bakung, klaim kinerja pribadi, dan respons terhadap kritik menunjukkan elemen “one man show” yang mendominasi.

Gaya kepemimpinan “one man show” tidak hanya ditunjukkan melalui sentralisasi pengambilan keputusan, tetapi juga melalui praktik delegasi yang tidak konsisten. Gaya ini dinilai bertentangan dengan prinsip manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, yang menekankan sistem merit berbasis kualifikasi, kompetensi, dan kinerja.

Dominasi individu dalam kepemimpinan dapat melemahkan kolaborasi tim dan menciptakan persepsi bahwa keberhasilan hanya bergantung pada satu figur, yang berpotensi tidak sehat bagi tata kelola pemerintahan.

  1. Penggunaan Media Sosial: Narasi Pribadi dan Kontrol Citra

Media sosial, khususnya TikTok, menjadi alat utama Bupati untuk membangun citra sebagai pemimpin yang merakyat. Namun, dominasinya dalam komunikasi publik, dengan minimnya keterlibatan institusi formal, memperkuat kesan “one man show”. Bupati mengklaim banyak aduan masyarakat terselesaikan melalui platform ini, tetapi pendekatan ini menciptakan persepsi bahwa komunikasi dan keberhasilan pemerintahan terpusat pada dirinya, bukan pada kerja tim atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal ini berisiko mengenyampingkan saluran komunikasi resmi pemerintah daerah. Sehingga memperkuat citra bahwa ia adalah sosok yang menyelesaikan semua masalah mirip “individualis ” di mana pemimpin jadi “suara tunggal” daerah, bukan delegasi ke komunikasi resmi Pemerintah Daerah.

  1. Program Air Bakung: Figure Sentral dalam Aksi Lapangan

Program Aik Bakung (“Ajak Bupati Kita Sambang Kampung”) dirancang untuk mendekatkan pemerintah daerah dengan masyarakat melalui kunjungan langsung Bupati ke desa-desa guna mendengar keluhan dan aspirasi. Namun, kehadiran Bupati sebagai pelaksana utama di setiap kegiatan menempatkannya sebagai simbol program, memperkuat kesan kepemimpinan individualistis. Meskipun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) turut dilibatkan, dominasi figur Bupati dalam pelaksanaan program dapat mengesampingkan peran struktural dinas-dinas terkait. Pendekatan ini menciptakan ketergantungan pada karisma dan kehadiran pribadi Bupati, yang berisiko jika ia absen atau program diteruskan oleh penerusnya. Akibatnya, masyarakat cenderung melihat Bupati sebagai satu-satunya penentu solusi, bukan birokrasi yang seharusnya bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas secara sistematis.

  1. Klaim Kinerja Pribadi: Dominasi atas Prestasi dan Ancaman Kontrol

Bupati Bangka Selatan kerap menonjolkan capaian pribadi dalam komunikasinya. Ia pernah mengklaim tingkat kepuasan publik terhadap kinerjanya melebihi Presiden Joko Widodo. Pada Maret 2025, ia mengancam akan mencopot pejabat eselon yang tidak mencapai target kinerja. Baru-baru ini, ia juga menyatakan pemerintahannya sebagai daerah pertama di Indonesia yang mengalokasikan kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu sebagai solusi untuk tenaga non-ASN, yang disebutnya sebagai langkah historis. Klaim-klaim ini mencerminkan kepercayaan diri yang tinggi, tetapi juga menempatkan Bupati sebagai figur sentral dalam setiap keberhasilan, sering kali mengesampingkan kontribusi tim dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pendekatan ini, di mana keberhasilan dikaitkan dengan individu dan kegagalan dibebankan pada bawahan, mencerminkan gaya kepemimpinan yang terpusat. Hal ini berisiko mengurangi otonomi tim, menciptakan ketergantungan pada figur Bupati, dan mengaburkan peran ASN serta masyarakat dalam keberhasilan pembangunan daerah.

  1. Respons Terhadap Kritik: Pengendalian Narasi Pribadi

Respons Bupati terhadap kritik cenderung defensif dan berpusat pada pembenaran pribadi, memperkuat kesan kepemimpinan individualistis. Misalnya, ketika dikritik “hanya main TikTok” pada Juli 2024, ia merespons melalui platform pribadinya dengan pernyataan, “Jawab dengan kinerja” dan “Saya tidak anti kritik, silakan kritik jika program tidak tepat,” sambil menambahkan, “Jangan terlalu sensitif, jadikan kritik sebagai motivasi.”

Baca Juga  Pelestarian Lingkungan dan Pengelolaan Kekayaan Alam, Kunci Kemajuan UMKM di Kampung Kelapo

Pada September 2025, saat menghadapi demonstrasi, responsnya dinilai kurang sabar dan tidak melibatkan mediator, yang memunculkan persepsi kurang empati. Selain itu, keputusan memotong Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN untuk mendanai honorer pada Agustus 2025 disebut sebagai “ikhtiar pribadi,” tanpa menonjolkan peran tim atau dialog dengan OPD.

Pendekatan ini, di mana kritik dijawab langsung oleh Bupati melalui media sosial atau pidato, menunjukkan kecenderungan untuk mengendalikan narasi secara sepihak.