Solusi Beras SPHP: Apakah Menguntungkan Rakyat?
Solusi Beras SPHP: Apakah Menguntungkan Rakyat?
Oleh: Dwi Narti — Aktivis Dakwah Islam Bangka Belitung
Saat ini Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta Bapanas fokus menstabilkan harga beras di 214 kabupaten/kota yang naik diatas harga eceran tertinggi (HET). (Kumparan.com, 02/09/2025).
Dalam rakor inflasi di kantor Kementrian Dalam Negeri Jakarta Pusat. Data itu akan diberikan kepada perum Bulog juga Mentri Pertanian Amran Sulaiman agar program stabilitas harga beras/pangan difokuskan pada daerah tersebut. Karena pemerintah akan Meredam tingginya harga beras dengan cara membanjiri beras SPHP di masyarakat dan juga bansos 10 kg di pasar karena beras SPHP tidak optimal.
Di sisi lain bantuan pangan beras terancam dihapus karena tidak ada anggaran, sehingga digantikan dengan beras SPHP. Jadi, tidak mendapatkan beras seperti selama ini yang gratis. Padahal kwalitas beras SPHP dikeluhkan masyarakat walau harganya murah. Toko Ritel juga tidak menjual beras SPHP. Stok melimpah di gudang Bulog dan lama tersimpan akan mempengaruhi kualitas berasnya.
Langkah stabilitas harga beras dengan bertumpu dengan beras SPHP tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat karena bersifat sistemik. Yaitu tata kelola, penumpukan digudang dan tidak didistribusikan merata kepada rakyat.
Sistem kapitalisme yang tersistem membuat negara hanya bersifat regulator atau perantara antara pengusaha dengan penguasa sedang rakyat sebagai pembeli/konsumen.
Negara hanya memastikan ada beras di gudang dengan cara salah satunya melalui impor beras. Padahal wilayah kita bisa memproduksi padi bila dikelola dengan baik. Tapi terbiasa tergantung dengan negara lain menyebabkan selalu membuat kebijakan tidak pro kepada rakyat.
Dalam Islam imam adalah pelayan umat, tempat berlindungnya masyarakat yang dipimpinnya. Ia yang memastikan ketersediaan kebutuhan rakyatnya seperti kebutuhan primernya yakni sandang, pangan, papan dan yang penting lainnya. Apalagi beras ini kebutuhan sebagian besar rakyatnya.