Oleh: Akbar Farid — Akademisi Ketahanan Nasional/ Dosen Prodi Manajemen Jurusan Manajemen dan Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis UBB

Dalam beberapa tahun terakhir, bencana ekologis semakin sering menghiasi kehidupan sehari-hari di Indonesia. Banjir yang berulang, abrasi yang menggerus pesisir, serta menurunnya kualitas air dan tanah di berbagai wilayah menunjukkan bahwa tekanan terhadap lingkungan semakin berat.

Para ilmuwan menyebut fenomena ini sebagai anthropogenic disaster – bencana yang diperparah oleh keputusan dan praktik manusia. Namun yang paling menggelisahkan adalah kenyataan bahwa banyak bencana itu terjadi di wilayah yang sebenarnya telah disertai dengan izin lingkungan.

Pertanyaannya terus berulang: Jika izin sudah dikeluarkan, mengapa kerusakan tetap terjadi? Jawabannya berkaitan dengan pergeseran makna izin lingkungan itu sendiri, yaitu dari instrumen pengendalian menjadi sekadar formalitas administratif.

Legalitas yang Berjalan Tanpa Etika

Secara normatif, AMDAL dirancang sebagai alat untuk memastikan bahwa setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak ekologis dikaji secara menyeluruh sebelum dilaksanakan. Namun berbagai kajian, termasuk evaluasi terbaru mengenai implementasi AMDAL di Indonesia, menunjukkan bahwa dokumen yang tebal dan rapi tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas di lapangan. Identifikasi dampak memang dilakukan, tetapi pelaksanaan mitigasi, pengawasan, dan integrasi hasil kajian ke dalam keputusan operasional kerap lemah.

Baca Juga  Ketika Hukum Diciptakan Tanpa Refleksi Filosofis

Kajian literatur tahun 2023 menegaskan bahwa tantangan terbesar AMDAL terletak pada tiga hal:

  1. keterlibatan pemangku kepentingan yang belum bermakna,
  2. pemantauan dan penegakan hukum yang lemah, dan
  3. dan kesenjangan antara rekomendasi AMDAL dan keputusan akhir yang diambil.

Di tingkat pengadilan, analisis terhadap putusan terkait AMDAL juga menunjukkan kecenderungan hakim untuk lebih menekankan prosedur formal dibanding substansi ekologis – termasuk isu perubahan iklim. Dengan demikian, legalitas sering berjalan tanpa kedalaman etika yang mestinya menjadi fondasinya.

Krisis Iklim dan Dampak Eksploitasi yang Meningkat

Krisis iklim global memberikan tekanan tambahan terhadap sistem ekologis di Indonesia. Namun kerusakan lokal mempercepat dan memperberat dampak tersebut. Penggundulan hutan, penambangan di wilayah sensitif, dan pencemaran air membuat banyak ekosistem kehilangan daya lenting. Ketika perubahan iklim datang, masyarakat yang berada di wilayah rawan menjadi semakin rentan.

Baca Juga  Shindy Akhirnya Pilih Mundur Ikut UTBK-SNBT di Kampus Terpadu UBB

Penelitian hukum mengenai integrasi kajian iklim dalam AMDAL mengungkapkan bahwa hingga kini, pertimbangan perubahan iklim belum diarusutamakan secara konsisten dalam penilaian dampak lingkungan. Padahal perubahan iklim – seperti variabilitas curah hujan atau naiknya muka air laut – berdampak langsung pada keberlanjutan proyek maupun keselamatan masyarakat.

Ini menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan bukan terjadi karena alam melemah, melainkan karena tata kelola yang tidak menempatkan respons ekologis sebagai prioritas pengambilan keputusan.

Aturan Lengkap, Penegakan Lemah

Indonesia memiliki kerangka hukum lingkungan yang relatif lengkap. Namun sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian tentang dampak ekspansi industri, kelemahan utama bukan pada aturan, melainkan pelaksanaannya. Sanksi yang tidak tegas, celah hukum yang mudah dimanfaatkan, serta pengawasan yang minim membuat banyak perusahaan dapat beroperasi tanpa memastikan standar ekologis terpenuhi.

Baca Juga  Dari Bumi untuk Negeri: Membangun Kesadaran Hukum Pertambangan di Kalangan Pelajar

Dalam konteks industri yang berkembang pesat, khususnya di kota-kota besar, tekanan untuk mempercepat investasi sering membuat prinsip kehati-hatian dan mekanisme penyeimbang (checks and balances) terpinggirkan. Hasilnya adalah ketidakadilan ekologis yang dirasakan langsung oleh masyarakat yang hidup di sekitar wilayah terdampak.

Kearifan Lokal: Pengetahuan yang Belum Diakomodasi

Indonesia memiliki kekayaan pengetahuan ekologis lokal yang telah menjaga keberlanjutan lingkungan jauh sebelum konsep-konsep modern dikodifikasi. Dari sistem irigasi tradisional di Papua dan Bali hingga praktik konservasi masyarakat adat di Halmahera dan Sulawesi, penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan lokal memiliki kontribusi signifikan terhadap ketahanan ekologis.