Melati Soroti Akurasi Data dan Pengawasan Hutan

Melati Soroti Akurasi Data dan Pengawasan Hutan

JAKARTA, TIMELINES.ID — Komisi IV DPR RI menggelar rapat kerja bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (4/12/2025). Rapat dipimpin Ketua Komisi IV, Siti Hediati Hariyadi Soeharto (Titiek Soeharto), dengan agenda membahas bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Dalam forum tersebut, Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Gerindra, Melati, S.H., menyampaikan sejumlah catatan kritis terkait data deforestasi, pola pengawasan, serta tindak lanjut kementerian terhadap pencabutan izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).

Melati menilai data yang disampaikan kementerian belum menjelaskan secara utuh penyebab penurunan angka deforestasi beberapa tahun terakhir.

“Jangan-jangan angka turun bukan karena keberhasilan pengendalian deforestasi, tetapi karena memang sudah tidak banyak lagi hutan yang tersisa untuk ditebang,” ujarnya.

Ia juga menyoroti peta perubahan tutupan lahan di Aceh yang dinilai statis meski terjadi alih fungsi hutan ke non-hutan mencapai lebih dari 21.000 hektare dalam lima tahun. Menurut Melati, pemerintah seharusnya menampilkan citra satelit per tahun agar dinamika kerusakan hutan terlihat jelas.

Melati menyesalkan penegakan hukum yang baru dilakukan setelah bencana terjadi.

“Mengapa tindakan tegas baru muncul setelah ada korban jiwa? Kenapa tidak lebih awal? Ini kerusakan bertahun-tahun, bukan dua bulan,” katanya.

Ia menilai kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) di tiga provinsi terdampak mestinya dapat terpantau sejak awal jika sistem pengawasan berjalan efektif.

Melati juga menyinggung laporan kementerian mengenai pencabutan 18 PBPH seluas 526.144 hektare serta rencana pencabutan 20 izin tambahan berkinerja buruk.