Oleh: Yan Megawandi

Beberapa hari belakangan, masyarakat di Pulau Bangka kembali dibuat bingung. Bukan oleh isu besar berskala global, bukan pula oleh wacana ekonomi tingkat tinggi. Yang membuat gaduh justru sesuatu yang sangat dekat dengan dapur. Tiba tiba gas LPG 3 kilogram, si gas melon. Barang kecil, hijau, bersubsidi, yang selama ini dianggap biasa saja mendadak menghilang dari pasaran.

Sejak pertengahan Januari 2026, gas melon mulai langka. Antrean panjang terjadi di pangkalan. Wajah-wajah tegang muncul sejak pagi. Ada yang pulang dengan tangan kosong. Ada pula yang pulang sambil menggerutu. Harga di tingkat pengecer melonjak tak masuk akal: Rp35.000, Rp40.000, bahkan ada yang menyebut Rp50.000 per tabung.

Di Sungailiat, puluhan warga sempat mengamuk di pangkalan karena dari 100 tabung yang seharusnya datang, hanya 35 yang tersedia. Dalam kondisi seperti ini, rasionalitas mudah runtuh. Kepanikan menjadi menular. Sebagian warga bahkan terpaksa kembali ke cara lama yang dijarkan orang tua kita dulu. Pakai kayu bakar.

Baca Juga  Cegah Antrean dan Penimbunan BBM, Polres Bangka Barat Lakukan Pengamanan di SPBU

Fenomena seperti ini sebenarnya bukan hal baru bagi Bangka Belitung. Kita seperti punya kalender krisis sendiri. Setiap kali cuaca memburuk, angin kencang, gelombang tinggi, atau penyeberangan terganggu, maka pasokan gas, BBM, atau bahan pokok lain ikut goyah. Seolah-olah cuaca adalah satu-satunya variabel yang menentukan nasib logistik di negeri kepulauan ini.

Maka, lagi-lagi, cuaca pun ditunjuk sebagai tersangka utama. Gelombang tinggi menghambat kapal pengangkut LPG dari luar pulau. Ditambah kabar adanya kapal yang mengalami kerusakan. Lalu muncul isu klasik lain sperti jalur distribusi yang bocor, gas yang seharusnya untuk warga sekitar pangkalan justru “mengalir” ke pihak lain. Belum lagi dugaan penimbunan dan penjualan di atas Harga Eceran Tertinggi, yang bahkan sudah ditemukan oleh tim gabungan di Bangka Barat.

Baca Juga  Implementasi Pembelajaran Berbasis STEM pada Mata Pelajaran IPS di SMPN 29 Semarang

Semua alasan itu terdengar masuk akal. Terlalu masuk akal, malah. Karena hampir setiap krisis pasokan selalu memiliki daftar alasan yang sama. Seperti template lama yang tinggal di-copy-paste.

Yang kemudian mengusik pikiran adalah pertanyaan sederhana namun mendasar, apakah kita benar-benar sedang menghadapi kejadian luar biasa, atau justru sedang menyaksikan kegagalan yang berulang-ulang, tapi terus dianggap biasa?

Kita hidup di zaman ketika teknologi prediksi cuaca semakin canggih. Prakiraan gelombang laut, arah angin, dan intensitas hujan bisa diketahui dari jauh jauh hari. Bahkan dengan kecerdasan buatan, pola cuaca musiman bisa dianalisis bertahun-tahun ke depan. Pertanyaannya, mengapa di tengah semua kemajuan itu, kita masih saja gagap menghadapi hal yang nyaris rutin?

Kalau cuaca ekstrem memang sering terjadi di bulan-bulan tertentu, mengapa tidak ada sistem pencadangan stok yang dirancang khusus untuk wilayah kepulauan seperti Bangka Belitung? Mengapa pasokan selalu dibuat pas-pasan, seolah-olah laut akan selalu bersahabat? Bukankah logika sederhana mengatakan bahwa daerah dengan risiko distribusi tinggi justru membutuhkan buffer stock yang lebih kuat?

Baca Juga  Pertamina, Pahlawan Tanpa Tanda Jasa

Ironisnya, kita baru sibuk ketika masyarakat mulai berteriak. Baru kalang kabut ketika antrean panjang viral di media sosial. Baru bergerak cepat setelah ada kemarahan. Seolah-olah penderitaan warga adalah alarm utama, bukan data dan perencanaan. Padahal, ini bukan pertama kali.

Dulu di awal tahun 2000-an, masyarakat Bangka Belitung pernah dibuat murka oleh pemadaman listrik bergilir yang berkepanjangan. Saat itu, kondisi ekonomi pasca-reformasi masih berat. Hiburan murah dan kolektif yang dinanti-nanti masyarakat adalah siaran langsung kejuaraan sepak bola dunia. Namun apa daya, listrik justru padam bergiliran. Kekecewaan menumpuk. Emosi meluap. Kantor PLN didatangi. Ban-ban bekas dibakar. Berita pun sampai ke media nasional.