BANGKA BARAT, TIMELINES.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka Barat mendesak pemerintah daerah segera mencari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru.

Langkah ini diperlukan untuk mengatasi pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat.

Salah satu sektor yang didorong untuk dioptimalisasi adalah pajak daerah yang selama ini dinilai belum tergarap maksimal.

Wakil Ketua DPRD Bangka Barat, Samsir menyatakan kondisi fiskal daerah saat ini membutuhkan langkah cepat dan terukur akibat ketidakpastian kebijakan transfer dari pusat.

“Ini menyikapi permasalahan keuangan daerah yang sudah dua tahun mengalami penurunan pendapatan, terutama transfer dari pusat,” ujar Samsir, Kamis (16/4/2026).

Samsir berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah strategis agar kondisi keuangan kembali stabil.

Baca Juga  Jelang Penertiban APK di Masa Tenang, Bawaslu Babar Gelar Rakor

“Kami harap pemda segera membuat langkah-langkah menyikapi agar keuangan daerah ini normal kembali,” katanya.

Berdasarkan data Tim Keuangan Daerah (TKD), Bangka Barat diproyeksikan mengalami defisit anggaran sekitar Rp100 miliar pada tahun 2026.

Samsir mengungkapkan salah satu potensi besar untuk menambah PAD adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari perkebunan kelapa sawit skala besar.