Oleh: Nurul Aryani — Aktivis Dakwah Islam

Kepala BPS Bangka Tengah menyatakan terjadi anomali dalam perkembangan ekonomi Bangka Tengah terbaru. Di mana pertumbuhan ekonomi meningkat tetapi tidak diikuti dengan penurunan angka kemiskinan dan pengangguran. Angka pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bangka Tengah tercatat mengalami peningkatan sebesar 6,60 persen pada Triwulan II-2025 lalu.

Capaian ini menunjukkan geliat aktivitas ekonomi yang kuat, sehingga menempatkan Bangka Tengah menduduki posisi pertama capaian pertumbuhan ekonomi se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk tahun 2025.  Namun disisi lain, di periode yang sama tingkat kemiskinan juga meningkat sebesar 6,70 persen atau sebanyak 13.710 jiwa. Jumlah ini meningkat 0,76 persen atau bertambah sebanyak 1.670 jiwa dibandingkan jumlah angka penduduk miskin di Bangka Tengah tahun 2024.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bangka Tengah I Ketut Mertayasa menyampaikan, data kontradiktif tersebut mengindikasikan jika pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini juga terjadi karena pertumbuhan produksi di sektor-sektor usaha tertentu tidak berjalan beriringan dengan penyerapan tenaga kerja yang maksimal. Kondisi itu membuat hanya lapangan usaha yang mengalami kenaikan produksi, namun justru tidak menambah jumlah pekerja secara signifikan. (Bangkapos, 12/03/26)

Baca Juga  Filosofi Salat dalam Isra Miraj (selesai)

Kenapa Bisa Terjadi?

Tidak bisa dipungkiri anomali kondisi ekonomi yang dialami oleh Bangka Tengah tidak lepas dari penerapan sistem kapitalisme di negeri ini. Ini bukan anomali baru tapi terus berulang. Misalnya saja pada 2023 lalu BPS Indonesia merilis data bahwa pada kuartal pertama 2023, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,03% secara year on year (yoy) sehingga membuatnya mengalami peningkatan selama enam kuartal berturut-turut. Indonesia diklaim berhasil mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5% sehingga perekonomiannya pantas disebut stabil.

Namun, pada sisi yang lain angka kemiskinan Indonesia per September 2022 menunjukkan angka 9,57% naik tipis dari Maret 2022. Itupun ambang batas garis kemiskinan pada tahun itu ada dikisaran sangat rendah yakni Rp. 535.547. Sebuah angka yang amat sangat minim.

Jika angka pertumbuhan ekonomi diklaim naik dan mengalami pertumbuhan ekonomi lantas apakah rakyat merasakan jika angka kemiskinan naik dan angka pengangguran juga tidak turun? Lantas siapa yang mengalami pertumbuhan ekonomi itu?

Jika secara fakta data-data itu tidak berkolerasi dengan kesejahteraan rakyat. Ternyata, sistem kapitalisme yang berasaskan materi/cuan telah menunjukkan kerusakan dalam standar pertumbuhan ekonomj. Para ahli mendefiniskan pertumbuhan ekonomi sebagai perkembangan kegiatan yang menyebabkan bertambahnya barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat sehingga dianggap kemakmuran masyarakat meningkat.

Baca Juga  Babel Bangkit: Saatnya Melepas Ketergantungan pada Timah

Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi diukur dari peningkatan jumlah produk domestik bruto (PDB) yang detailnya bisa dihitung dari pertumbuhan lapangan usaha maupun kelompok pengeluaran. Jika PDB terhitung makin meningkat, berarti negara dianggap makin kaya dan kesejahteraan masyarakat pun makin meningkat.

Disinilah kerusakan standar kapitalisme dalam menentukan yang namanya pertumbuhan, sistem kapitalisme menjadikan problem produksi sebagai problem utama ekonomi. Akibatnya produksi digenjot baik melalui UMKM hingga bidang pertanian dan pertambangan. Nyatanya di lapangan, ketika produksi melimpah tapi yang terjadi masyarakat tidak punya daya beli yang bagus yah karena memang tidak punya uang alias tadi mengalami kemiskinan atau menganggur tidak ada pemasukan.

Bagaimana bisa ekonomi terus diukur dengan meningkatkan produksi? Akhirnya muncullah kondisi lebih banyak yang dagang daripada yang beli. Disinilah letak kesalahan paradigma kapitalisme dalam memandang ekonomi, yang menjadikan produksi ukuran kesejahteraan.

Selain itu, hal yang wajar dalam sistem kapitalisme munculnya anomali jika pertumbuhan ekonomi naik tapi kemiskinan dan pengangguran meningkat. Sebab, yang merasakan kenaikan taraf hidup bukan rakyat bawah melainkan mereka yang memang sudah kaya. Ini nampak dalam rasio gini Indonesia yang lebar menunjukan ketimpangan antara si kayak dan si miskin. Per September 2025: 0,363 menunjukkan  distribusi pengeluaran belum sepenuhnya merata. Jadi, jika diklaim ekonomi bertumbuh tapi kemiskinan malah tinggi berarti itu dinikmati oleh segelintir orang saja yang memang sejak awal mendapat akses kepada kekayaan atau sumber-sumber harta.

Baca Juga  Ketimpangan Metode Pembelajaran: Mengapa Pendidikan Agama Islam Sulit Menarik Minat Siswa?

Data lain yang menguatkan juga bahwa Berdasarkan Global Wealth Report 2018 dari Credit Suisse, 1% orang terkaya Indonesia menguasai 46,6% total kekayaan penduduk. Kondisi ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan ketimpangan tertinggi, di mana segelintir taipan menguasai sebagian besar aset nasional seperti komoditas dan properti. Laporan lainnya menyebutkan bahwa 10% orang terkaya menguasai lebih dari 75% total kekayaan penduduk, yang menunjukkan ketimpangan kekayaan yang sangat besar, dikutip dari CNBC Indonesia.

Wajar jika kita temukan ada banyak masyarakat Indonesia berpenghasilan dibawah 1 juta rupiah dalam 1 bulan namun disis lain ada para konglomerat yang sekali makan malam mewah dapat memghabiskan belasan juta rupiah. Bukankah itu kita saksikan?. Sungguh ironis.