BANGKA BARAT, TIMELINES.ID — Setelah sebelumnya menggelar Forum Group Discussion (FGD) pembaruan Dokumen Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (RIPPM) di Kabupaten Bangka, PT TIMAH (Persero) Tbk kembali melanjutkan rangkaian penyusunan dokumen strategis tersebut di Kabupaten Bangka Barat.

FGD pembaruan RIPPM kali ini dilaksanakan di Wisma Sriwijaya, Divisi Processing and Refinery Muntok, Kamis (5/5/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan perusahaan untuk memastikan program pemberdayaan masyarakat yang dijalankan tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat di wilayah operasional.

Melalui forum ini, PT TIMAH membuka ruang dialog bersama para pemangku kepentingan guna menyerap aspirasi, mengevaluasi pelaksanaan program-program pemberdayaan yang telah berjalan, sekaligus merumuskan arah kebijakan yang lebih adaptif terhadap dinamika sosial dan ekonomi masyarakat.

Baca Juga  PT Timah Gandeng Masyarakat Dusun Tanah Merah Lakukan Penambangan di Desa Baskara Bakti

Di Kabupaten Bangka Barat, pembahasan pembaruan RIPPM difokuskan pada lima pilar utama, yakni pendidikan, kesehatan, peningkatan pendapatan riil, kemandirian ekonomi, serta pelestarian lingkungan.

Forum berlangsung secara interaktif dengan melibatkan berbagai unsur, mulai dari perwakilan Kementerian ESDM, Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, hingga pemerintah kecamatan dan desa. Kehadiran para pemangku kepentingan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi dalam menyusun program-program pemberdayaan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

Departement Head Corporate Communication PT TIMAH (Persero) Tbk mengatakan FGD ini merupakan salah satu wadah untuk menghimpun aspirasi dan kolaborasid dari berbagai stakeholder dalam merumuskan program pemberdayaan masyarakat yang selaras dengan pembangunan daerah.

Baca Juga  PT Timah Tbk Fasilitasi Ratusan Nelayan di Bangka Jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan

“FGD ini merupakan momentum penting bagi PT TIMAH untuk menyerap aspirasi dari seluruh stakeholder, termasuk pemerintah daerah dan pemerintah desa, dalam upaya membangun dan memberdayakan masyarakat di wilayah Bangka Barat,” ujarnya.